Foto ilustrasi minyak goreng Minyakita. (Dok./Ist.)
PRIORITAS, 14/3/25 (Jakarta): Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, Presiden Prabowo Subianto melarang kepolisian menindak pedagang eceran dalam kasus takaran Minyakita, karena mereka mungkin tidak mengetahui manipulasi tersebut.
Amran menyebut Presiden Prabowo ingin menindak produsen pelanggar, bukan pengecer yang hanya mendapat keuntungan kecil.
“Pesan terpenting, jangan menindak pengecer di ujung. Yang kita tindak adalah produsennya. Pengecer ini masyarakat kecil yang hanya cari untung Rp 100 sampai Rp 1.000. Itu pesan Bapak Presiden,” kata Amran, Kamis (13/3/25).
Merugikan rakyat dan menghambat ekonomi
Amran menekankan, produsen yang mencurangi takaran Minyakita harus ditindak tegas. Jika dibiarkan, praktik ini bisa menjadi kebiasaan buruk yang merugikan rakyat dan menghambat ekonomi.
“Dibiarkan satu, berarti kita membiarkan kejahatan berkembang. Kapan kita bisa maju?” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, kepolisian menemukan penyelewengan 10 ton minyak goreng bersubsidi. Saat sidak di lapangan, terungkap kemasan yang seharusnya berisi 1 liter hanya berisi 750 mililiter, berkurang 25 persen.
“Bayangkan jika penyunatan ini terjadi pada satu hingga dua juta ton minyak goreng, berapa besar kerugian rakyat Indonesia?” ujarnya.
Tiga perusahaan terlibat pengurangan
Tiga perusahaan diduga terlibat dalam pengurangan takaran Minyakita: PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM KTN, dan PT Tunasagro Indolestari. Mereka menjual kemasan 1 liter yang hanya berisi 750–800 mililiter.
“Begitu ditemukan bersalah dalam pengecekan, langsung tindak tegas,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (10/3/25).
Amran menyoroti penjualan Minyakita di atas HET Rp15.700 per liter, yang makin memberatkan masyarakat kecil. (P-r*/Zamir A)
