Jakarta, 11/11/21 (SOLUSSInews.com) – Pemerintah punya program khusus bagi para warga lanjut usia alias Lansia yang bakal dapat gratis jika melakukan vaksin ‘booster’ (pengiat).
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan memberikan dosis ketiga vaksin Covid-19 atau vaksin booster pada kelompok tertentu peserta BPJS Kesehatan di 2022.
Kelompok pertama yang berkesempatan menerima vaksin booster ialah warga lanjut usia (Lansia).
Lalu, warga miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan pun akan menerima vaksin booster secara gratis.
Baca Juga: Menkes: Vaksinasi Booster Covid-19 Anggota DPR Berbayar
“Kita sudah bicarakan dengan Presiden, prioritas booster vaksin itu Lansia dulu. Baru nanti yang akan ditanggung oleh negara adalah peserta PBI,” kata Menkes Budi Gunadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/21).
Sementara, masyarakat umum, termasuk anggota dewan mesti membayar vaksin booster ini.
“Jadi nanti, anggota DPR yang penghasilannya cukup, bayar sendiri vaksin booster,” ujar Budi.
Bisa pilih vaksin
Masyarakat yang membayar dapat memilih sendiri merek vaksin Covid-19 di antara Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm.
“Itu nanti akan dibuka boleh pilih (vaksin) yang mana,” kata Budi.
Budi menambahkan, pihaknya bersama para peneliti dari universitas di Indonesia masih melakukan riset untuk mengetahui dapat mencampur vaksin (heterologous) atau menggunakan merek sama (homologous).
“Jadi diharapkan akhir Desember 2021 bisa selesai. Jadi contohnya Sinovac, Sinovac, Sinovac, dibandingkan dengan Sinovac, Sinovac, Astrazeneca. Dibandingkan dengan Sinovac, Sinovac, Pfizer,” paparnya.
Di sisi lain, penyuntikan booster masih menjadi kontroversi di internasional, karena terjadi ketidakadilan jatah vaksin Covid-19.
Baca Juga: PERJUANGAN NAKES VAKSINASI WARGA TERPENCIL
“Ini sensitif, karena di dunia orang bilang masih banyak orang Afrika yang belum dapat, kenapa negara maju dikasih booster,” jelas Menkes Budi.
Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan dinamika dunia di mana salah satu kesepakatan vaksinasi booster ialah 50 persen populasi penduduk di suatu negara harus sudah menerima suntikan dosis kedua atau vaksin lengkap.
“Semua negara yang memulai booster itu dilakukan sesudah 50 persen dari penduduknya disuntik dua kali,” katanya.
Di Indonesia, kata Budi, 50 persen vaksinasi dosis lengkap diperkirakan terealisasi pada Desember 2021.
“Hitung-hitungan kami kan di akhir Desember itu mungkin 59 persen kita bisa capai vaksin dua kali dan 80 persen sudah dapat vaksin pertama,” ujar Budi.
“Kami memperkirakan akan terjadi di bulan Desember, karena kalau terlalu cepat nanti kita akan dilihat sebagai negara yang tidak memperlihatkan itikad baik untuk kesamaan hak atas vaksin,” demikian Budi Gunadi Sadikin.
