Presiden Prabowo siapkan jurus jitu selamatkan industri tekstil dan 4 juta pekerja, nilai ekspor tembus Rp214 triliun
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, memberikan keterangan pers usai rapat terbatas (ratas) Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/9/26). (Dok. BPMI Setpres)PRIORITAS, 22/9/26 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa industri tekstil nasional bukanlah industri yang meredup (sunset industry). Kepala Negara langsung bergerak cepat menyiapkan sejumlah strategi besar untuk melindungi jutaan pekerja dan mendongkrak daya saing produk dalam negeri.
Langkah taktis ini dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/9/26). Pemerintah berkomitmen penuh memperkuat industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari sektor hulu hingga hilir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa industri TPT merupakan sektor padat karya yang sangat strategis.
Saat ini, sektor tersebut menyumbang 0,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. Tidak hanya itu, nilai ekspornya menembus angka 12 miliar dolar AS (setara dengan Rp214 triliun).
“TPT tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu mencapai 5,6 persen. Sementara untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuh luar biasa sebesar 8,25 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Gempuran impor kiloan jadi sorotan
Salah satu poin krusial dalam ratas tersebut adalah perlindungan pasar domestik dari komoditas asing ilegal. Presiden Prabowo secara tegas menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyapu bersih praktik penyelundupan yang merugikan pengusaha lokal.
Berdasarkan siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Prwsiden (BPMI Setpres), Airlangga menyebutkan, gangguan utama di sektor hilir (garmen) adalah maraknya impor kiloan serta pakaian bekas (bulk rest).
“Bapak Presiden meminta Dirjen Bea Cukai untuk segera menertibkan hal ini karena sangat mengganggu produsen garmen di dalam negeri,” tegasnya.
Selain pemberantasan impor ilegal, pemerintah juga akan menjalankan empat langkah konkret.
Pertama, harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hili, kedua kemudahan akses bahan baku bagi industri nasional, kletiga peninjauan ulang regulasi, termasuk aturan Persetujuan Teknis (Pertek), dan keempat fleksibilitas tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) guna mengantisipasi lonjakan produksi musiman.
Danantara ditugaskan suntik modal
Terkait regulasi kerja, Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan mencari formula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pas untuk PKWT. Evaluasi PPN juga akan dilakukan pada industri tekstil dan pakaian jadi yang fokus pada pasar ekspor.
Erlangga mengatakan, kabar baik bagi perusahaan tekstil yang sedang terpuruk, Presiden menginstruksikan Danantara (Daya Anagata Nusantara) untuk aktif membantu proses restrukturisasi keuangan perusahaan yang sehat namun terkendala modal.
Disampaikan, dengan penegasan bahwa sektor ini bukan industri sunset, pemerintah berharap industri perbankan tidak lagi ragu.
Bank-bank nasional diminta tetap menyalurkan pembiayaan, baik untuk reinvestasi maupun penambahan modal kerja bagi para pelaku usaha tekstil tanah air. (P-BPMI Setpres/ht)
Pos Terkait
