Pemkab Sigi siapkan masa depan WBP, Lapas Perempuan ikut buka jalan menuju kemandirian

PRIORITAS, 19/8/26 (Sigi): Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, memperkuat pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pemkab Sigi menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Laps) Perempuan Kelas III Palu untuk menjalankan program tersebut.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae mengatakan pembinaan harus membekali WBP dengan keterampilan. Bekal itu penting agar mereka mampu hidup mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.

Rizal menyampaikan hal tersebut di Dolo, Selasa (18/8/2026). Ia menilai keterampilan selama menjalani pembinaan harus terhubung dengan program pemberdayaan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin WBP kembali menjadi beban masyarakat setelah menjalani masa pidana. Sebaliknya, mereka harus mampu memanfaatkan keterampilan untuk membangun kehidupan yang lebih produktif.

Sinergikan dengan program daerah

Rizal menjelaskan Pemkab Sigi terus mendata berbagai keterampilan yang dimiliki warga binaan. Data tersebut mencakup kemampuan tata boga, menjahit, hingga berbagai keterampilan teknis lainnya.

Selanjutnya, pemerintah akan menghubungkan data itu dengan organisasi perangkat daerah terkait. Langkah tersebut bertujuan memberikan intervensi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing WBP.

Pemkab Sigi akan melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Sosial. Masing-masing perangkat daerah dapat memberikan dukungan melalui program pemberdayaan ekonomi lanjutan.

Dengan pola tersebut, keterampilan yang diperoleh WBP selama pembinaan tidak berhenti di dalam lapas. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai modal untuk membuka peluang usaha dan pekerjaan setelah mereka bebas.

Siapkan akses usaha hingga pasar kerja

Rizal mengatakan kerja sama tersebut juga akan melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah itu penting karena Lapas Perempuan Kelas III Palu berada di wilayah Kabupaten Sigi.

Lapas tersebut menampung tahanan perempuan dan anak dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Karena itu, program pemberdayaan membutuhkan koordinasi lintas pemerintah daerah.

Melalui integrasi program, WBP diharapkan dapat mengakses bantuan usaha setelah bebas. Selain itu, mereka dapat memperoleh pelatihan lanjutan dan pendampingan untuk memasuki pasar kerja.

Pemerintah berharap pola tersebut mampu membangun proses reintegrasi sosial yang lebih kuat. Dengan begitu, WBP memiliki bekal lebih baik ketika kembali menjalani kehidupan bersama masyarakat.

Lapas Perempuan Palu kembangkan kerajinan

Melansir ANTARA News Sulteng Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu Yoesiana mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai program kemandirian. Program tersebut mencakup pembinaan keterampilan wirausaha, jasa, dan pengembangan produk unggulan.

Warga binaan menghasilkan sejumlah produk kerajinan dan makanan olahan. Di antaranya terdapat produk rajutan, bawang goreng khas Palu, serta olahan cokelat.

Selain itu, warga binaan mendapat pelatihan jasa tata rias salon dan layanan laundry. Lapas juga mengarahkan mereka untuk mendukung program Astacita Presiden melalui kegiatan ketahanan pangan.

Pemanfaatan lahan menjadi salah satu bagian dari program tersebut. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi.

Lapas Perempuan Palu bina 216 penghuni

Yoesiana menyebut jumlah penghuni Lapas Perempuan Kelas III Palu saat ini mencapai 216 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 180 narapidana dan 36 tahanan.

Kondisi itu menunjukkan pentingnya program pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak lapas perlu memastikan setiap WBP memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan.

Karena itu, kolaborasi antara Pemkab Sigi dan Lapas Perempuan Kelas III Palu menjadi langkah strategis. Pemerintah dapat menghubungkan hasil pembinaan dengan kebutuhan dunia usaha dan program ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, pemberdayaan tersebut tidak sekadar memberikan keterampilan kepada WBP. Program itu juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun kehidupan mandiri dan kembali berkontribusi kepada masyarakat. (P-*Ant/sm)