DPRD Barsel beberkan alasan APBD-P 2026 dipangkas hingga Rp250 miliar
Ketua DPRD Barito Selatan, Farid Yusran (tengah), dalam Rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (11/8/26). (Beritaprioritas.com/Ahmad Arbani)PRIORITAS, 12/8/26 (Buntok, Kalteng): Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran, membeberkan sejumlah faktor utama yang menyebabkan postur APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.
Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai memimpin Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Buntok, Barito Selatan, Selasa (11/8/26).
Rapat yang membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026 tersebut, mengungkapkan bahwa postur anggaran Barito Selatan terpaksa menyusut dari semula sekitar Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun akibat adanya pergeseran dan efisiensi total sebesar Rp250 miliar.
”Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan dari pusat berkurang lebih dari Rp100 miliar. Selain itu, SiLPA yang awalnya disepakati bersama TAPD sebesar Rp110 miliar ternyata mengalami kelebihan penganggaran, di mana realisasinya hanya ada Rp10 miliar sehingga timbul kekurangan anggaran Rp100 miliar,” ujar Farid kepada para wartawan.
Ia menambahkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula diproyeksikan di atas Rp200 miliar juga harus dirasionalisasi sehingga berkurang sekitar Rp62 miliar lebih.
Program pelayanan dasar
Menyikapi situasi keuangan tersebut, Farid menginstruksikan seluruh komisi di DPRD untuk meneliti secara mendalam program kerja bersama Tim Anggaran agar pemangkasan dilakukan secara ketat berdasarkan skala prioritas.
Meski terjadi efisiensi besar-besaran, Farid menekankan bahwa program pelayanan dasar bagi masyarakat tidak boleh terganggu.
Salah satu prioritas yang dipertahankan dan bahkan ditambah anggarannya adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penambahan BBM operasional untuk armada pemadam kebakaran (Damkar) dan angkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup akibat penyesuaian harga BBM.
Di samping masalah efisiensi, Farid secara tegas menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Selatan. Ia mendesak pihak eksekutif untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD tersebut karena terus-menerus bergantung pada subsidi APBD tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
”PDAM ini kita minta dievaluasi total oleh eksekutif. Selama beberapa tahun ini menyusu dan minta subsidi terus ke daerah, padahal belum pernah menyumbang PAD. Harusnya bisa dikelola secara mandiri seperti pola BLUD pada rumah sakit,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait dengan pembayaran hak-hak pegawai, Farid memastikan masyarakat dan para ASN tidak perlu khawatir. Anggaran gaji ASN maupun P3K dipastikan aman karena alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat telah mencukupi, dan pusat siap menambah salur DAU jika terjadi kekurangan.
Sementara untuk isu penertiban tambang ilegal yang sempat disinggung dalam rapat, Farid menyerahkan sepenuhnya langkah penanganan kepada pihak eksekutif dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang berlaku. (P-Ahmad Arbani)
Pos Terkait
