DLH tak kuasai Izin lingkungan, Rako pertanyakan proyek Laboratorium Terpadu IAIN Manado

Deky Geruh
Selasa, 11 Agustus 2026

DAERAH Lingkungan 0 255

2 menit membaca

Ketua LSM Rako, Harianto, di lokasi proyek Laboratorium Terpadu. (foto ist)

PRIORITAS, 11/8/26 (Manado) : Pembangunan Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado senilai Rp 50,2 miliar dinilai cacat setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado menyatakan tidak menguasai dokumen.

Nilai pagu anggaran proyek itu sebesar Rp 50,2 miliar bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2026.

Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi (LSM Rako) Sulawesi Utara mempertanyakan aspek perizinan lingkungan proyek tersebut setelah menerima tanggapan resmi dari DLH Kota Manado atas permohonan informasi publik yang diajukan organisasinya ke Komisi Informasi Provinsi (KIP).

Menurut Harianto, Ketua LSM Rako, berdasarkan surat tanggapan DLH Kota Manado Nomor 660/D.11/LH/VIII/2026 tertanggal 5 Agustus 2026, sejumlah dokumen yang dimohonkan tidak berada dalam penguasaan instansi tersebut.

“Jawaban resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado menimbulkan pertanyaan terkait kelengkapan administrasi lingkungan proyek ini. Karena itu kami meminta seluruh proses perizinan dibuka secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar Harianto.

Dalam surat tersebut, DLH Kota Manado menyatakan tidak menguasai salinan permohonan Persetujuan Lingkungan maupun salinan Persetujuan Lingkungan/UKL-UPL yang dimohonkan LSM Rako. Selain itu, dokumen yang menjadi dasar penetapan kewajiban UKL-UPL juga disebut tidak berada dalam penguasaan dinas.

Sementara itu, terkait dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), DLH menjelaskan bahwa dokumen tersebut bukan kewenangan instansi mereka sehingga permohonan informasi diarahkan kepada perangkat daerah yang berwenang.

Adapun dokumen perencanaan pematangan lahan dan kajian teknis stabilitas lereng juga dinyatakan bukan berada dalam penguasaan DLH Kota Manado. Untuk memperoleh dokumen tersebut, pemohon diminta mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang atau pihak pemrakarsa kegiatan.

Harianto menilai jawaban tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak, mengingat proyek yang dibiayai APBN dengan nilai puluhan miliar rupiah seharusnya dilaksanakan secara transparan dan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan administrasi dan lingkungan.

“Jika DLH Manado saja tak memiliki dokumen lingkungan proyek yang berada di kawasannya, pertanyaannya dasar apa yang digunakan proyek tersebut dalam membangun,” tanyanya, Selasa (11/8/2026).

LSM Rako menegaskan pihaknya akan terus menelusuri dokumen perizinan proyek tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan, guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.(P/dg)