Puan minta keamanan transportasi laut diperkuat usai kecelakaan kapal
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato saat menyambut kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/26). (Dok/Antara)PRIORITAS, 4/8/26 (Jakarta): Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan penguatan aspek keamanan dan keselamatan transportasi laut setelah terjadinya sejumlah insiden kapal sepanjang semester pertama 2026.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Selasa, Puan menegaskan, keberhasilan sistem transportasi laut nasional tidak hanya dinilai dari konektivitas, tetapi juga dari kemampuan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa.
“Ini menjadi pekerjaan rumah buat kita bersama bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia,” ujarnya.
Puan menyinggung insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II yang terjadi di perairan Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan lima penumpang meninggal dunia, sementara tim SAR hingga kini masih melanjutkan upaya pencarian korban yang belum ditemukan.
Sebelumnya, Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa juga mengalami musibah tenggelam di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada 15 Juli 2026. Dalam kejadian itu, 58 penumpang berhasil diselamatkan, empat orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 14 lainnya masih dinyatakan hilang.
Puan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Ia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian manifes penumpang yang diduga menjadi salah satu faktor dalam kedua insiden tersebut, sehingga menurutnya perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Ia menambahkan, selain insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II dan tenggelamnya KLM Nurul Salsa, sejumlah kecelakaan kapal lainnya juga terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar peristiwa tersebut diduga dipicu oleh lemahnya penerapan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran.
Menurut Puan, rangkaian kecelakaan itu harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap keselamatan pelayaran. Ia menegaskan, perlindungan keselamatan di sektor transportasi laut merupakan agenda nasional yang menyangkut hak dasar masyarakat, bukan semata-mata persoalan teknis operasional.
Layanan kesehatan hingga kegiatan ekonomi
Puan menekankan, transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat, khususnya di daerah kepulauan yang bergantung pada kapal untuk menjangkau layanan kesehatan, pendidikan, aktivitas perdagangan, hingga berbagai kegiatan ekonomi.
Menurutnya, setiap insiden kecelakaan kapal tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi juga menggerus rasa aman masyarakat dalam menggunakan transportasi laut. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menjadikan aspek keselamatan penumpang sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi sistem transportasi laut.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar penilaian terhadap kinerja operator, pelabuhan, dan regulator tidak semata didasarkan pada kelancaran mobilitas penumpang maupun distribusi logistik. Evaluasi juga harus mencakup efektivitas upaya pencegahan kecelakaan, kecepatan penanganan dan penyelamatan korban, serta kemampuan menekan tingkat fatalitas.
“Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas,” tuturnya.
Puan juga mendorong pemerintah menetapkan target nasional untuk menekan angka kecelakaan transportasi laut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, yang pelaksanaannya disertai evaluasi secara berkala.
“Dengan demikian, setiap lembaga atau kementerian, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” imbuhnya.
Puan menegaskan negara harus memastikan masyarakat dapat menggunakan transportasi laut tanpa dibayangi rasa khawatir. Ia menilai layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan memenuhi standar merupakan hak yang harus diterima setiap warga negara.
“Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu menghadirkan sistem transportasi yang tidak hanya menghubungkan antarpulau, tetapi juga menjamin setiap perjalanan berlangsung dengan standar keselamatan yang memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat,” tuturnya. (P-Zamir)
Pos Terkait
