Jawa Barat hadapi tantangan anak Zero Dose, Kemenkes perkuat Posyandu dan kunjungan rumah

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Kunjungan Lapangan Tematik dan Media Briefing bertajuk “Mengejar Anak Zero Dose Kota Bandung Provinsi Jawa Barat” pada Senin (11/5/2026).

Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Yus Ruseno, menjelaskan anak zero dose merupakan anak yang belum menerima vaksin maupun imunisasi dasar.

Menurutnya, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan tantangan besar dalam penanganan zero dose karena jumlah penduduk yang tinggi serta akses dan pemahaman imunisasi yang belum merata.

“Diperlukan gerakan kolaboratif agar bisa mencari strategi terbaik untuk implementasi gerakan zero dose di lapangan. Sangat penting menumbuhkan kesadaran bahwa imunisasi merupakan sebuah investasi,” ujar Yus Ruseno.

Data yang dipaparkan menunjukkan tren penurunan capaian imunisasi lengkap anak dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 tercatat sebanyak 372.965 anak zero dose, meningkat menjadi sekitar 973 ribu pada 2024, dan mencapai sekitar 959 ribu anak pada 2025.

Secara nasional, jumlah anak zero dose di Indonesia mencapai sekitar 2,3 juta anak dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah anak belum imunisasi tertinggi keenam di dunia menurut data WHO.

Pemerintah menargetkan eradikasi polio, eliminasi campak-rubela, serta eliminasi tetanus neonatorum melalui penguatan cakupan imunisasi yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengendalian difteri dan pertusis dengan memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap hingga dosis lanjutan atau booster pada usia tertentu.

Yus Ruseno menegaskan imunisasi tidak hanya melindungi anak yang menerima vaksin, tetapi juga melindungi kelompok rentan melalui kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Kalau tidak imunisasi, anak akan rentan terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan menularkan kepada yang lain,” katanya.

Ia menjelaskan rendahnya cakupan imunisasi berpotensi memicu kejadian luar biasa (KLB) berbagai penyakit menular seperti campak, polio, hepatitis, hingga difteri.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia akibat gangguan kesehatan maupun kecacatan yang ditimbulkan penyakit.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Integrasi Layanan Primer dan Promosi Kesehatan, Indah S Widyahening, menjelaskan penguatan layanan primer menjadi strategi utama menjangkau anak zero dose.

Ia menyebut puskesmas dan posyandu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan imunisasi melalui penguatan layanan kesehatan masyarakat hingga kunjungan rumah.

“Penjangkauan anak zero dose membutuhkan komunikasi publik yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Hambatan bukan hanya soal akses fisik, tetapi juga persepsi dan informasi yang salah,” ujar Indah.

Kementerian Kesehatan juga terus memperkuat integrasi layanan primer guna mendukung skrining dan deteksi dini di tingkat komunitas.

Di Kota Bandung, strategi penjangkauan dilakukan melalui penguatan mobilisasi sosial lintas sektor, monitoring rutin terintegrasi, desk review data imunisasi, kolaborasi organisasi profesi, hingga penguatan jejaring imunisasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

UPTD Puskesmas Loch Ramdan turut menjalankan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan swasta dalam pendataan, pencatatan, pelaporan imunisasi, serta pelaksanaan sweeping imunisasi secara door to door.

Pemerintah berharap penguatan kolaborasi dan pendekatan langsung ke masyarakat dapat mempercepat penurunan jumlah anak zero dose dan memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh imunisasi lengkap untuk mencegah risiko penyakit berbahaya. (P-Gio R)