Jakarta, 20/2/20 (SOLUSSInews.com) – Dipastikan, Pemerintah akan menyediakan tiga juta lapangan kerja di lokasi ibu kota baru, di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
“Kita akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru sampai kira-kira tiga jutaan lapangan pekerjaan baru,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/20) lalu.
Orientasi lapangan pekerjaan yang akan disediakan diarahkan ke sektor yang ramah lingkungan yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s). Sebab, konsep pembangunan Ibu Kota baru ialah menjadikannya sebagai kota yang berkelanjutan, terpelihara serta memenuhi kriteria lingkungan hidupnya. Tak hanya itu, kapasitas angkut wilayahnya juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
“Yang paling penting, mereka yang tinggal disana nanti tidak memerlukan atau membuka koceknya lebih dalam lagi. Tapi mereka benar-benar tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai,” ujar Suharso Monoarfa.
Tergantung daya tarik
Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah perlu sebuah penelitian mengenai jumlah penduduk yang kira-kira bisa tinggal di lokasi Ibu Kota baru. Jumlah penduduk yang akan tinggal disana tergantung pada daya tarik Ibu Kota negara tersebut.
“Jadi pusat-pusat daya tarik baru yang diperlukan di Ibu Kota Negara ini perlu dikembangkan. Termasuk klaster pendidikan, kesehatan dan entertainment,” terang Suharso Monoarfa.
Menurut Suharso, pemerintah tengah memikirkan apakah akan menempakan salah satu universitas terbaik di dunia dan di Indonesia di lokasi Ibu Kota baru. Atau mengajak investor untuk berinvestasi membangun rumah sakit yang terbaik di kawasan itu.
“Sehingga bisa menjadi salah satu daya magnet, untuk menarik penduduk yang tinggal disana. Dan yang paling penting sebenarnya, tinggal disana itu juga ada jaminan pekerjaan,” paparnya.
Suharso menambahkan, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk merincikan semua persiapan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara, baik secara makro maupun masterplan.
“Termasuk juga untuk segera menyampaikan rancangan undang-undang kepada negara ke DPR setelah masa reses DPR,” demikian Suharso Monoarfa. (S-BS/jr)
