
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Anisya Gretsya Bambungan saat mengikuti kegiatan studi banding di Magelang.(Dok/beritaprioritas.com)PRIORITAS, 17/10/25 (Magelang): Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Anisya Gretsya Bambungan, SE menghadiri Kegiatan Studi Banding dan Capacity Building High Level TP2DD se-Sulawesi Utara Tahun 2025 di Kota Semarang dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 15 – 16 Oktober 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendorong optimalisasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Sulawesi Utara melalui adopsi best practices dari pelaksana TP2DD di daerah lain.
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Anisya Gretsya Bambungan, SE dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud, Jekson Parapaga, ST, ME.
Kegiatan dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah se-Sulawesi Utara beserta perwakilan masing-masing TP2DD dan unsur terkait lainnya.

Pelaksanaan studi banding ini difokuskan pada implementasi ETPD di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang serta elektronifikasi sistem pembayaran di destinasi wisata super prioritas.
Melalui kegiatan ini para peserta memperoleh kesempatan untuk mempelajari tahapan, kendala serta solusi dalam pelaksanaan ETPD khususnya dalam mengubah transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah dari sistem tunai menjadi nontunai dengan memanfaatkan berbagai kanal pembayaran digital.
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan studi visit dan capacity building ini antara lain :
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Kepulauan Talaud, dapat memperkuat komitmen dan percepatan trasnformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Implementasi ETPD diharapkan dapat meningkatkan efesiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan moderen. (P-Sangadi)

