Tag : RUU

5 bulan lalu | EKBIS

RUU PPRT 2026 dibahas di DPR, pemerintah dorong perlindungan pekerja rumah tangga lebih kuat

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker): Prof. Yassierli, Ph.D. (Humas Kemnaker) PRIORITAS, 21/4/2026 (Jakarta): Pemerintah mendorong penguatan perlindungan bagi pekerja rumah tangga melalui..

8 bulan lalu | Parlemen

Komisi III DPR mulai bahas RUU perampasan aset

PRIORITAS, 15/1/26 (Jakarta): Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mulai dibahas oleh Komisi III DPR RI. Dalam naskah akademik, RUU Perampasan..

10 bulan lalu | HUKRIM

Pemerintah usulkan vonis hukuman mati disertai masa percobaan 10 tahun

PRIORITAS, 27/11/25 (Jakarta): Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana, pemerintah mengajukan usulan terkait pelaksanaan pidana mati. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum)..

10 bulan lalu | EKBIS

RUU redenominasi mata uang rupiah sementara disiapkan Menkeu

PRIORITAS, 7/11/25 (Jakarta): Kerangka regulasi terkait redenominasi sementara disiapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Regulasi menyederhanakan mata uang rupiah ini..

1 tahun lalu | HEADLINE NEWS Hukum NEWS Parlemen

Kandas di DPR, tiga kali Jokowi ajukan RUU Perampasan Aset

PRIORITAS, 13/9/25 (Solo): Sebanyak tiga kali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengajukan pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR RI...

1 tahun lalu | HUKRIM

Belum diserahkan Baleg, Komisi III DPR siap bahas RUU Perampasan Aset

PRIORITAS, 10/9/25 (Jakarta): Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset bisa dibahas paralel di..

1 tahun lalu | NASIONAL

DPR bahas RUU KUHP, Ketua KPK: Berpotensi kurangi kewenangan dan fungsi KPK

PRIORITAS, 18/7/25 (Jakarta): Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menurut..

2 tahun lalu | NASIONAL Politik

Sembilan fraksi seia sekata bawa RUU Kementerian Negara ke paripurna

PRIORITAS, 10/9/24 (Jakarta): Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi UU di rapat paripurna..