Rayakan ‘International Women’s Day’ 2026, KKK tegaskan kembali komitmen perjuangkan hak-hak perempuan
Para perempuan pimpinan DPP Kerukunan Keluarga Kawanua mengadakan diskusi strategis memperingati Hari Perempuan Internasional 2026 pada Minggu (8/3/26) di Jakarta. Dari kiri searah jarum jam: Lana Koentjoro Togas, Angelica Tengker, Teichi Kolopita, Nova Rumondor, Lisa Malonda, dan Vonny Pangemanan. (Dok. DPP KKK)PRIORITAS, 9/3/26 (Jakarta): Bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD) 2026 yang diperingati perempuan dunia setiap tanggal 8 Maret, Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua (DPP KKK) menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai pilar utama pembangunan bangsa yang utuh.
Melalui diskusi strategis yang dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua Umum (Waketum) perempuan pada Minggu (8/3/2026), para perempuan pemimpin di KKK menyoroti pentingnya kesetaraan akses di bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik baik di dalam maupun luar negeri.
Ketua Umum KKK, Angelica Tengker, menekankan bahwa sejalan dengan tema global IWD tahun ini, yaitu “Rights. Justice. Action. For All Women and Girls” KKK akan mengambil peran aktif dalam menyuarakan aksi nyata yang berkesinambungan. “Kesempatan serta rasa aman adalah hak semua orang, baik laki-laki maupun perempuan,” tegas Angelica, dilansir dari siaran pers Humas DPP KKK Senin (9/3/26).
Hidupkan semangat pahlawan perempuan Sulut
Dalam rangkaian peringatan ini, KKK berencana menggelar kegiatan khusus untuk memperingati Hari Kartini sekaligus mengangkat sosok pahlawan nasional asal Sulawesi Utara, Maria Walanda Maramis.
Vonny Pangemanan, Wakil Ketua Umum (Waketum) yang membidangi Klaster Kebudayaan dan Pemberdayaan Perempuan, menjelaskan bahwa sosok Maria Walanda Maramis merupakan Ibu Pendidikan Perempuan Indonesia yang perjuangannya harus terus digaungkan bagi generasi masa kini.
Selain aspek seremonial, KKK memberikan perhatian khusus pada isu-isu krusial yang dihadapi perempuan, terutama di wilayah Sulawesi Utara.
Lana Togas Koentjoro, Waketum Klaster Hubungan Internasional dan Humas, menyoroti urgensi pendampingan hukum dan implementasi UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) serta Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) agar korban mendapatkan ruang aman dan tidak mengalami trauma berkepanjangan.
“Perjuangan di Sulawesi Utara juga mencakup aksi memutus rantai perdagangan orang (human trafficking) melalui edukasi dan sosialisasi masif mengenai modus penipuan kerja ke luar negeri,” ungkap Lana Togas.
Karena itulah, katanya, KKK mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama untuk mengubah pola pikir: dari sekadar melindungi menjadi mampu memberdayakan perempuan.
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh para pimpinan klaster lainnya, antara lain Nova Rumondor (Klaster Pancasila dan Advokasi Hukum), Lisa Malonda (Pariwisata, Industri Kreatif, dan Kepemudaan), serta Teichi Kolopita (Kerohanian). Semuanya sepakat bahwa kemajuan perempuan adalah indikator kemajuan bangsa.
Dalam akhir siaran pers disebutkan, melalui momentum Hari Perempuan Internasional 2026 ini, Kerukunan Keluarga Kawanua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa setiap perempuan dan anak perempuan memiliki hak, keadilan, dan kesempatan yang sama untuk berkarya bagi Indonesia. (P-*/hdt)
