Perang AS – Iran dan akar sejarah konflik panjang selang tujuh dekade
Salah satu momen terkait ketegangan di Timur Tengah yang memuncak pascatewasnya Pemimpin Iran, dimana memicu instruksi darurat AS agar warganya segera keluar dari kawasan demi keselamatan jiwa. (‘Courtessy’ Beritasatu.com/AP)PRIORITAS, 3/3/26 (Jakarta): Dalam sejarah politik modern dunia, hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi salah satu rivalitas paling kompleks serta rumit.
Berdasarkan data, permusuhan yang berakar dari intervensi geopolitik pada 1953 itu telah berlangsung lebih dari tujuh dekade dan terus mengalami eskalasi, hingga pecah menjadi konflik militer terbuka pada 2025-2026 saat ini.
Karenanya, untuk memahami mengapa ketegangan antara Washington dan Teheran begitu dalam dan sulit dipulihkan, berikut rangkaian peristiwa yang membentuk relasi keduanya sejak paruh kedua abad ke-20 ini.
Peristiwa kudeta 1953 dan awal permusuhan
Adapun bibit konflik AS dan Iran ditanam pada Agustus 1953. Saat itu, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) bersama Dinas Intelijen Inggris (MI6) merancang dan mendanai kudeta yang menggulingkan Perdana Menteri Iran, Mohammad Mosaddegh, yang terpilih secara demokratis.
Diketahui, Mosaddegh, nasionalis yang berkuasa sejak 1951, berupaya menasionalisasi Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), perusahaan minyak milik Inggris yang selama ini menyedot sebagian besar keuntungan minyak negaranya.
Ternyata, kebijakan tersebut memicu kemarahan London. Washington ikut terlibat karena khawatir Iran akan jatuh ke pengaruh Uni Soviet di tengah memuncaknya Perang Dingin waktu itu.
Selanjutnya, kudeta berhasil menjatuhkan Mosaddegh dan memulihkan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi dengan dukungan Barat. Meski sukses secara taktis, peristiwa itu meninggalkan luka mendalam di masyarakat negeri ini.
Bahkan, Amerika Serikat dicap sebagai kekuatan asing yang mengorbankan demokrasi demi kepentingan geopolitik dan minyak dunia.
Era revolusi Islam 1979
Shah Pahlavi memerintah dengan dukungan kuat Barat, selama lebih dari dua dekade setelah kudeta.
Akan tetapi, pemerintahannya dikenal otoriter dan ditopang aparat keamanan SAVAK yang ditakuti.
Lalu, ketimpangan ekonomi, represi politik, serta penetrasi budaya Barat memicu akumulasi kemarahan rakyat Iran.
Ruhollah Khomeini merupakan tokoh sentral revolusi. Ia merupakan ulama Syiah yang saat itu berada di pengasingan. Ia menyerukan pembentukan Republik Islam berdasarkan hukum syariah dan menjadikan Amerika Serikat sebagai simbol musuh eksternal bersama.
Di Januari 1979, revolusi meletus. Shah melarikan diri dan Khomeini kembali ke Teheran, disambut jutaan pendukungnya. Revolusi Islam menandai babak baru hubungan AS dan Iran yang berubah menjadi konfrontasi terbuka hingga kini.
Hancurnya hubungan diplomatik
Selanjutnya, ketegangan mencapai puncak pada 4 November 1979 ketika sekelompok mahasiswa Iran menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera 52 diplomat serta staf selama 444 hari di sana.
Sebetulnya, aksi tersebut dipicu oleh keputusan Washington mengizinkan Shah masuk ke Amerika Serikat (AS) untuk menjalani pengobatan kanker. Bagi Iran, langkah itu dianggap sebagai potensi pengulangan skenario 1953 lalu.
Lalu, krisis sandera tersebut menghancurkan hubungan diplomatik kedua negara. Sejak saat itu, hubungan resmi AS dan Iran terputus dan tidak pernah sepenuhnya pulih hingga kini.
Dukungan AS ke Baghdad
Kemudian pada September 1980, Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein menyerang Iran. Perang delapan tahun tersebut menewaskan ratusan ribu hingga satu juta orang di kedua pihak.
AS dalam konflik itu berpihak kepada Baghdad dengan memberikan intelijen, dukungan diplomatik, dan persenjataan, meski Irak diketahui menggunakan senjata kimia terhadap pasukan Iran tersebut.
Nah, sikap itu semakin menguatkan persepsi Teheran, Washington merupakan musuh strategis.
Lalu pascarevolusi, Iran juga mulai memperluas pengaruh regionalnya melalui kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, yang dibentuk dengan dukungan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.
Era program nuklir Iran dan sanksi
Di awal 2000-an, fokus ketegangan AS dan Iran beralih ke program nuklir Teheran. Pada 2002, terungkap dua fasilitas nuklir rahasia di Natanz dan Arak. International Atomic Energy Agency (IAEA) kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan indikasi program yang berpotensi diarahkan pada pengembangan senjata nuklir tersebut.
Lalu, kegagalan diplomasi mendorong Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi berat. Antara 2011 hingga 2015, kombinasi sanksi internasional membuat ekonomi Iran menyusut sekitar 20 persen dan angka pengangguran melonjak hingga 20 persen.
Kesepakatan JCPOA 2015
Di 2015, setelah negosiasi panjang yang melibatkan AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Tiongkok, disepakati Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, Iran sepakat memangkas 98 persen stok uranium yang diperkaya selama 15 tahun, mengurangi dua pertiga sentrifugal aktif, serta membuka akses luas bagi inspeksi IAEA ini.
Namun sebagai imbalannya, sanksi internasional dicabut bertahap dan Iran memperoleh keringanan hampir US$100 miliar.
Tetapi pada Mei 2018, Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat secara sepihak dari JCPOA itu.
Sebab, Washington menilai, kesepakatan itu tidak mencakup program Rudal Balistik dan dukungan Iran terhadap kelompok proksi regional. Strategi tekanan maksimum kembali diterapkan, dan Iran merespons dengan meningkatkan pengayaan uranium melebihi batas kesepakatan di atas.
Terbunuhnya Soleimani dan eskalasi perang
Kemudian, ketegangan kembali memuncak pada Januari 2020 ketika serangan drone AS di Baghdad menewaskan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC. Washington menyebut Soleimani sebagai dalang serangan terhadap kepentingan AS di sana.
Sontak Iran membalas dengan meluncurkan rudal Balistik ke pangkalan udara AS di Irak dan menyatakan tidak lagi terikat pada komitmen JCPOA.
Kemudian, memasuki masa jabatan kedua Trump pada 2025, kampanye tekanan maksimum berlanjut bersamaan dengan upaya membuka kembali negosiasi nuklir ini.
Dan di bulan Maret 2025, Trump mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei yang menawarkan perundingan baru dengan tenggat 60 hari. Namun diplomasi kembali menemui jalan buntu lagi.
Lalu pada 12 Juni 2025, IAEA menyatakan Iran melanggar kewajiban non-proliferasi. Sehari kemudian, Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir dan target militer Iran. Teheran menyebutnya sebagai tindakan perang dan membalas dengan drone serta Rudal Balistik ke Israel.
Selanjutnya pada 21 Juni 2025, Amerika Serikat untuk pertama kalinya terlibat langsung dalam serangan terhadap program nuklir negara lain dengan membombardir fasilitas di Fordow, Isfahan, dan Natanz di wilayah Iran.
Donald Trump lalu mengeklaim, serangan itu secara signifikan menghambat kemampuan Iran memproduksi uranium bermutu senjata. Iran membalas dengan menyerang pangkalan udara Al Udeid AS di Qatar pada 23 Juni 2025. Lalu gencatan senjata sempat diumumkan, tetapi konflik tidak berakhir, tetap berkonflik.
Kemudian, pada 28 Februari 2026, AS dan Israel melancarkan operasi militer besar bertajuk Operasi Epic Fury. Dalam operasi tersebut, Israel dilaporkan menewaskan Khamenei di Teheran.
Secara paralel AS menyerang target militer di Isfahan, Karaj, Kermanshah, Qum, dan Tabriz. Iran kembali membalas dengan Rudal Balistik ke Israel serta pangkalan AS di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Tiga prajurit AS dilaporkan gugur.
Singkat cerita, sebagaimana diulas Beritasatu.com, tujuh dekade hubungan AS dan Iran menunjukkan bagaimana satu intervensi geopolitik pada 1953 berkembang menjadi konflik multidimensi yang melibatkan perang proksi, sanksi ekonomi, hingga bentrokan militer langsung hingga kini.
Saat ini, dengan kepemimpinan Iran yang terguncang pascatewasnya Ayatollah Ali Khamenei, dunia menanti babak lanjutan dari rivalitas yang terus menjadi ancaman serius bagi stabilitas Timur Tengah dan keamanan kawasan serta perdamaian dunia. (P-*r/Bst/jr)
