Mori desak Ditjen Hubla tiru reformasi KAI era Ignasius Jonan

PRIORITAS, 22/9/26 (Jakarta): Tragedi kapal karam yang menelan 120 korban jiwa serta mengganggu 60 rute pelayaran memicu reaksi keras Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi.

Seiring peristiwa nahas ini, legislator asal NTB tersebut mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meniru keberanian pembenahan sistemik ala Ignasius Jonan.

“Dulu orang barang-barangnya, kemudian di keretanya. Bukan cuma orang naik di atapnya, tapi naik di lokomotif, di toilet dan sempit-sempitan,” ungkap Mori kepada wartawan saat menghadiri diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/26).

Sukses benahi stasiun KAI

Bila menengok rekam jejak masa lalu, Mori menegaskan urgensi peta jalan pembenahan yang terukur. Melalui pengamatan di lapangan, penataan stasiun kereta api terbukti menelurkan ragam perubahan positif bagi publik.

“Sekarang kereta yang paling sederhana saja, itu ada hasilnya. Rapi, stasiunnya bagus,” ujarnya.

Hambatan evakuasi korban kapal

Sementara di lokasi musibah, regu penyelamat Basarnas kini menghadapi kendala teknis yang cukup rumit. Kondisi bangkai armada di dasar laut mengunci ruang manuver operasi pencarian para korban.

“Basarnas sudah tidak bisa masuk karena tidak ada ruang manuver lagi untuk mengambil. Keluarnya surat dari Basarnas yang meminta kementerian untuk melakukan salvage atau mengubah posisi kapal,” bebernya.

Desakan penggeseran bangkai armada

Melihat situasi kritis tersebut, Mori mendesak Kemenhub segera mengeksekusi tindakan penggeseran posisi bangkai kapal. Langkah nyata ini akan membuka akses evakuasi bagi seluruh regu penyelamat di lapangan.

“Kalau tidak diubah, tidak ada ruang manuver tim penyelamat. Walaupun hari ini ditambah lagi tim, tetap sulit untuk diperbaiki,” ujarnya.

Peta jalan kelaikan transportasi

Guna mencegah musibah berulang, wakil rakyat ini menyoroti pentingnya penetapan target evaluasi secara berkala. Lebih dari itu, pemerintah wajib memastikan kelaikan seluruh sarana pelayaran nasional.

“Di mana-mana di pusat. Tapi kan ada tahap. Hari ini kami benahi ini, bulan depan kami benahi ini, tahun depan kami benahi ini. Ini kita enggak lihat,” tukasnya.

Sebagai penutup keterangannya, ia menuntut ketegasan sanksi hukum bagi para operator kapal yang nakal. Upaya keselamatan maritim ini membutuhkan komitmen utuh dari seluruh jajaran kementerian terkait.

“Ini nggak cukup Dirjen yang perbaiki, terkadang Dirjen itu cuma gimmick saja,” tandasnya.