Kemensos salurkan bansos untuk 1,7 juta KPM di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Mekanisme penyaluran bantuan sosial pasca bencana Sumatera. (Sumber: Kemensetneg)PRIORITAS, 21/2/2026 (Jakarta): Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler triwulan I kepada lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Informasi yang diperoleh dari Humas Kementerian Sekretariat Negara, Sabtu (21/1/2026) dikatakan, bantuan yang diberikan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan/sembako, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa penyaluran bansos reguler di tiga provinsi tersebut telah dimulai sejak awal Februari 2026. “Bantuan sosial reguler ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat,” ujarnya, dikutip dari laman Kemensos, Jumat.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif, meliputi dukungan logistik, dapur umum, santunan ahli waris, jaminan hidup, bantuan isian hunian, serta dukungan pemulihan ekonomi dan sosial. Menurut Mensos, penyaluran ini mengikuti ritme bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang lebih dahulu mengalirkan dukungan untuk korban bencana.
Terkait mekanisme penyaluran, Mensos menjelaskan bahwa data nasional BNPB menjadi dasar awal penetapan penerima bantuan. Data tersebut kemudian diperkuat melalui penetapan by name by address oleh para bupati/wali kota dan disahkan oleh kapolres, kajari, serta dandim setempat.
Tahap berikutnya adalah proses validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri RI selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Berdasarkan data final tersebut, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang berlaku.
Selama proses penyaluran, Kemensos bekerja bersama pemerintah daerah, penyalur, dan unsur pendamping seperti Tagana, pendamping PKH, karang taruna, serta pilar-pilar sosial untuk memastikan verifikasi, monitoring, dan pelaporan bantuan berjalan akuntabel.
Hingga saat ini, 29 dari 53 kabupaten/kota terdampak bencana telah tervalidasi oleh Kemendagri dan dinyatakan siap menerima penyaluran.
Mensos menambahkan bahwa total anggaran yang diperlukan untuk penyaluran bantuan di wilayah ini mencapai lebih dari Rp2 triliun, dengan Rp600 miliar di antaranya telah siap melalui RO khusus berdasarkan Direktif Presiden. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri Sekretaris Negara dalam percepatan penyediaan anggaran. (P-*/bwl)
