Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang. (Istimewa)PRIORITAS, 14/3/2026 (Jakarta): Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas turut memicu kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus mengintensifkan langkah diplomatik guna memastikan keselamatan kapal-kapal Indonesia yang melintas di Selat Hormuz, salah satu jalur energi dan perdagangan paling vital di dunia.
Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai negara di kawasan serta pemantauan intensif terhadap perkembangan situasi keamanan maritim. Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan otoritas pelayaran internasional dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kapal-kapal tetap dapat berlayar dengan aman di tengah dinamika konflik regional.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam keterangannya mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran aktif berkomunikasi dengan pemerintah Iran dan otoritas terkait untuk membahas keamanan pelayaran kapal Indonesia di jalur strategis tersebut.
“Dubes kita di Teheran terus berkomunikasi dengan pemerintahan Iran dan otoritas terkait mengenai hal ini. Kita akan terus mendorong pendekatan diplomatik yang intensif karena ini merupakan isu yang krusial bagi Indonesia,” ujar Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (13/3/26) kemarin.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah Iran menutup jalur laut di Selat Hormuz sebagai respons atas serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Penutupan jalur strategis tersebut turut berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
Jaga sikap berimbang
Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI lainnya, Nabyl A. Mulachela, menyampaikan harapan Indonesia agar situasi di kawasan Timur Tengah segera mereda, terlebih setelah terpilihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. “Harapan kita adalah agar fokus kita bisa mengupayakan terciptanya perdamaian segera,” kata Nabyl.
Ia menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya menjaga sikap berimbang dalam merespons perkembangan konflik di kawasan tersebut, dengan tujuan mendorong de-eskalasi dan mengembalikan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Sebelumnya, serangan militer pada 28 Februari menewaskan pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi dan warga sipil. Iran kemudian melancarkan serangan balasan terhadap aset militer AS di kawasan Timur Tengah dan menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (11/3) mengadopsi Resolusi 2817 yang mengutuk serangan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
Resolusi tersebut juga mendesak Iran menghentikan ancaman serta tindakan yang dapat mengganggu perdagangan maritim internasional di kawasan tersebut. (P-*/bwl)