PRIORITAS, 24/1/25 (Jakarta): Sejak era Bung Karno, Indonesia memang telah bercita-cita memiliki reaktor nuklir sendiri, setidaknya untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga nuklir. Bung Karno bahkan telah membentuk sebuah badan khusus untuk mengaplikasikan cita-citan tersebut, demi kepentingan kesejahteraan rakyat juga kejayaan bangsa. Demikian dikutip dari berbagai sumber.
Terkini ada informasi terbaru menyebutkan, Pemerintah Indonesia berencana mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Ditargetkan pembangkit energi baru terbarukan ini bisa terlaksana mulai 2029-2032.
Disebutkan, pengembangan pembangkit nuklir ini juga sejalan dengan rencana penambahan kapasitas listrik dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.
“Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029-2032,” papar Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (24/1/25).
Dorong tercapainya netral emisi karbon
Dilaporkan pula, kapasitas PLTN yang diracik oleh pemerintah ditaksir cukup besar. Hal itu tidak lain untuk mendorong tercapainya target netral emisi karbon (Net Zero Emission/NZE) di Indonesia.
“Jadi kalau untuk PLTN, kan kita ini harus ada bauran energi. Kapasitasnya itu juga cukup besar. Juga terkait dengan target kita net zero emission kan, jadi kalau ini tidak terlalu banyak bauran energinya, ada keterbatasan, misalnya geothermal itu di remote area. Jadi untuk mengisi target bauran energi, itu justru kita lihat perlu ada percepatan untuk pembangunan PLTN dalam kajian kita 2029-2032,” ujar Yuliot yang ditemui usai Raker.
Kendati pemerintah berencana untuk mempercepat pemanfaatan nuklir di dalam negeri, namun hingga belum ada perusahaan yang berminat untuk berinvestasi pada jenis energi nuklir di Indonesia. Sebab, rencana PLTN itu masih dalam kajian pemerintah.
Merumuskan besarnya kapasitas PLTN
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan saat ini pihaknya masih merumuskan berapa besar kapasitas PLTN yang akan dikembangkan di Indonesia.
“Oh gak ada, belum (perusahaan yang minat investasi). Di RUPTL kan nanti sistem aja. Sistem yang dihitung,” kata Eniya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (24/1/25).
Ia selanjutnya membeberkan, untuk tahap pertama pengembangan PLTN di Indonesia akan dimulai dengan kapasitas 250 Mega Watt (MW) yang berangsur akan bertambah 250 MW di tahun 2033.
“Terus nanti bisa dibuka untuk yang lebih besar lagi, begitu. Belum detail. Itu kan nanti yang saya bilang, harus ada NEPIO itu. Harus ada Keppres,” tegas Eniya Listiani Dewi. (P-jr)