DPR pangkas fasilitas, pengamat soroti reformasi partai politik
Warga melintas di jalanan Jakarta yang dipenuhi bendera partai politik menjelang Pemilu 2024 pada Rabu (23/1/24). (Anadolu/Getty Images)Partai lokal perlu dibentuk
Ia menambahkan, partai lokal perlu dibentuk agar masyarakat bisa mengawal kebijakan dari akar rumput. Dengan begitu, kebijakan bermasalah bisa diantisipasi lebih dini.
“DPR bersama masyarakat sipil juga perlu mendorong pembentukan partai lokal yang aktif mengorganisir aspirasi politik di tingkat lokal, mengawalnya secara intensif,” tutur Hanief.
Ia memberi contoh kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati, Cirebon, Bone, dan Jombang. Menurutnya, hal itu bisa dicegah bila partai lokal ikut aktif mengawasi jalannya kebijakan publik.
Tenggat pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat berakhir pada Jumat (5/9/2025). Dokumen itu diserahkan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah ke DPR sehari sebelumnya. Sejumlah aktivis dan influencer hadir menyerahkan langsung, antara lain Abigail Limuria, Afutami, Jerome Polin, Andovi dan Jovial da Lopez, Fathia Izzati, dan Ferry Irwandi.
Pos Terkait
