PRIORITAS, 9/6/25 (Jakarta): Program Lapor Mas Wapres ternyata mendapat respons khalayak. Karena itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta agar program tersebut tidak mandek. Gibran meminta program terus diperbarui untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, tepat, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial.
“Wapres menginginkan agar program ini tidak berhenti pada satu titik dan mengalami perbaikan berkelanjutan. Pembaruan pada sistem dan prosedur sangat krusial agar birokrasi dapat merespons lebih cepat, menyelesaikan masalah dengan lebih tepat, serta adaptif terhadap perubahan di masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, dalam keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin (9/6/25).
Dijelaskan, sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres telah menindaklanjuti sebanyak 7.590 laporan publik yang mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, hingga bantuan sosial.
Disebutkan, beberapa laporan telah terselesaikan, sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi atau menunggu dokumen pendukung.
Mayoritas lewat WhatsApp
Ternyata, mayoritas laporan (sekitar 72,05 persen) masuk melalui platform WhatsApp, karena masyarakat cenderung memilih jalur pelaporan yang praktis dan dapat diakses dari mana saja.
Sementara 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui layanan tatap muka, setelah pelapor melakukan registrasi melalui situs resmi lapormaswapres.id.
Meski pun hasilnya cukup menjanjikan, Muktabar menilai pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi koordinasi lintas instansi.
Disebutnya lagi, penanganan laporan membutuhkan sinergi antara sekretariat wapres dan berbagai lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, OJK, Kementerian Sosial, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas serta empati terhadap pelapor.
Karena itu, Wapres Gibran mendorong agar sistem pengelolaan aduan publik melalui Lapor Mas Wapres terus diperkuat dan dikembangkan.
“Beliau menekankan program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, melalui layanan publik yang inklusif dan tanggap,” demikian Al Muktabar. (P-*r/Bst/se)
