APBD Natuna 2026: Pemerintah dorong kemandirian fiskal dan penguatan infrastruktur dasar
Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyerahkan nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2026 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna. (Pemkab Natuna)PRIORITAS, 28/10/2025 (Natuna): Angka Rp1,048 triliun bukan sekadar nominal di atas kertas bagi Kabupaten Natuna. Di balik angka itu, tersimpan harapan untuk memperkuat fondasi pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat konektivitas antarpulau di wilayah perbatasan. Komitmen inilah yang ditegaskan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 kepada DPRD, Senin (27/10/25).
Nota keuangan tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, kepada pimpinan DPRD Kabupaten Natuna dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rusdi, didampingi Wakil Ketua II Wan Aris Munandar, serta dihadiri jajaran pejabat daerah.
Dalam penyampaiannya, Wabup Jarmin menyebutkan bahwa estimasi pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan Rp1,043 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp123,39 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp912,72 miliar, terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp872,68 miliar dan transfer provinsi Rp40,04 miliar, Pendapatan yang sah (Dana Kapitasi JKN) Rp7,083 miliar, dan Penerimaan Pembiayaan (Silpa 2025) sebesar Rp5 miliar.
“Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,048 triliun dan diarahkan untuk belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Jarmin dalam keterangannya.
Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan fungsi pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Setidaknya 20 persen dari total belanja daerah dialokasikan untuk sektor pendidikan guna peningkatan sarana prasarana sekolah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sementara di sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk memperluas akses layanan masyarakat, termasuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan penyediaan fasilitas medis.
Selain itu, belanja infrastruktur juga menjadi perhatian penting. Fokus diarahkan pada pembangunan konektivitas antarwilayah, penguatan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan. “Melalui RAPBD tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dasar dan memperkuat infrastruktur,” tegas Jarmin.
Lebih lanjut, Wabup Jarmin menyoroti tantangan ekonomi daerah, di antaranya ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) migas, keterbatasan infrastruktur, dan perlunya diversifikasi ekonomi lokal.
“Penurunan transfer ke daerah, khususnya DBH pada tahun 2026, menjadi tantangan sekaligus momentum bagi Natuna untuk memperkuat kemandirian fiskal,” jelasnya.
Pemerintah daerah, kata Jarmin, akan menempuh strategi optimalisasi PAD, efisiensi belanja, dan pemanfaatan aset daerah agar APBD 2026 dapat berjalan lebih efektif dan produktif.
“Justru itu, penyusunan APBD 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, serta optimalisasi PAD dan aset daerah,” pungkasnya. (P-Jeff K)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments