
Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke 100 di Gorontalo, Rabu (12/8/2026). (Courtesy’ Antara/HO-Diskominfotik)PRIORITAS, 14/8/26 (Gorontalo): Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan perubahan APBD 2026. Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Fokus utama mencakup peternakan, pertanian, penyediaan air baku, serta infrastruktur strategis. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyerahkan Ranperda Perubahan APBD 2026 kepada DPRD.

Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-100 DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (12/8/2026). Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, menerima langsung usulan tersebut.
Gusnar menjelaskan, perubahan APBD diperlukan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah ingin mengoptimalkan anggaran yang terbatas agar menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar.
Salah satu langkah pemerintah menyasar sektor peternakan. Pemprov Gorontalo mengusulkan anggaran untuk program inseminasi buatan pada sapi.

Gusnar menilai program tersebut menjadi alternatif atas tingginya harga ternak. Pemerintah juga menghadapi keterbatasan anggaran untuk menyediakan sapi secara langsung bagi masyarakat.
Menurut Gusnar, inseminasi buatan dapat mempercepat penambahan populasi sapi. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memenuhi permintaan bantuan ternak dalam jangka pendek.
Program tersebut juga mendorong pertumbuhan populasi sapi secara berkelanjutan. Pemerintah berharap langkah ini memberi manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat peternak.
Selain peternakan, pemerintah mengarahkan perhatian besar pada sektor pertanian. Salah satu program yang masuk usulan perubahan APBD ialah pengadaan mesin pengering jagung.
Pemerintah menilai alat tersebut penting untuk memperbaiki kualitas hasil panen. Jagung yang lebih kering dapat memiliki nilai jual lebih tinggi di tingkat petani.
Karena itu, mesin pengering menjadi bagian dari strategi memperkuat sektor produktif. Pemerintah ingin petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil panennya.
Langkah tersebut juga menyasar persoalan pascapanen yang selama ini memengaruhi harga jagung. Dengan pengeringan yang memadai, petani dapat menjual jagung dengan kualitas lebih baik.
Perubahan APBD 2026 juga mencakup sejumlah proyek infrastruktur strategis. Pemerintah memasukkan pembangunan apron Bandara Djalaluddin dalam prioritas tersebut.
Selain itu, pemerintah melanjutkan pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Pemprov Gorontalo juga menyiapkan pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango.
Gusnar menargetkan Bendungan Bulango Ulu selesai dan mulai memasuki tahap penggenangan pada 2026. Bendungan tersebut memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air baku baru.
Pemerintah memperkirakan proses penggenangan membutuhkan sedikitnya dua musim hujan. Setelah itu, bendungan tersebut dapat mendukung rencana pembangunan SPAM Regional.
Pemerintah pusat berencana membangun Sistem Penyediaan Air Minum Regional. Namun, pemerintah daerah perlu menyiapkan lahan untuk mendukung rencana tersebut.
Gusnar menyebut Kementerian Pekerjaan Umum turut terlibat dalam rencana pembangunan SPAM Regional. Pemerintah daerah kini menyiapkan kebutuhan lahan yang menjadi tanggung jawabnya.
Karena itu, keberadaan Bendungan Bulango Ulu memiliki arti strategis. Bendungan tersebut berpotensi memperkuat ketersediaan air baku bagi masyarakat di tiga wilayah.
Pemerintah juga melihat proyek tersebut sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur jangka panjang. Selain memenuhi kebutuhan air, proyek itu dapat memperkuat pelayanan dasar masyarakat.
Pada sektor pendidikan dan perlindungan sosial, Pemprov Gorontalo menyiapkan dukungan untuk satu unit Sekolah Rakyat. Pemerintah menempatkan rencana pembangunan tersebut di Kabupaten Bone Bolango.
Pemerintah membutuhkan lahan sekitar tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Saat ini, pemerintah daerah telah menawarkan lahan seluas tiga hektare.
Karena kebutuhan lahan belum terpenuhi, perubahan anggaran akan fokus pada pengadaan lahan. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam perubahan APBD 2026.
Pemerintah berharap dukungan anggaran itu mempercepat kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Program tersebut sekaligus memperkuat akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Selain proyek strategis, kebutuhan pemeliharaan jalan juga mendapat perhatian. Aspirasi masyarakat mengenai perbaikan jalan terus muncul dalam berbagai kesempatan.
Pemprov Gorontalo kemudian mengusulkan tambahan pembiayaan untuk pemeliharaan jalan. Pemerintah menilai konektivitas jalan sangat penting bagi pelayanan infrastruktur dasar.
Gusnar mengatakan pemerintah menerima banyak aspirasi terkait kondisi jalan. Karena itu, pemerintah mengajukan tambahan anggaran pemeliharaan dalam perubahan APBD 2026.
Langkah tersebut diharapkan menjaga konektivitas antarkawasan. Selain itu, pemeliharaan jalan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
Melansir Antara News, Usulan perubahan APBD 2026 mendapat respons positif dari DPRD Provinsi Gorontalo. Delapan fraksi menyatakan menerima usulan Raperda tersebut untuk pembahasan lebih lanjut.
Namun, persetujuan itu tetap disertai sejumlah catatan dan masukan. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai catatan tersebut dalam pembahasan berikutnya.
Pembahasan selanjutnya akan menentukan rincian program dan alokasi anggaran. Pemerintah dan DPRD akan menyesuaikannya dengan kebutuhan prioritas daerah.
Dengan demikian, perubahan APBD 2026 tidak sekadar menggeser pos anggaran. Pemerintah ingin memastikan setiap belanja memiliki dampak ekonomi dan sosial yang lebih nyata. (P-*Ant/sm)

