Soal dana hibah, Paparang: Yayasan GMIM, pihak paling bertanggung jawab

PRI0RITAS, 13/6/25 (Manado): Gugatan praperadilan kasus dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kepada Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) akan memasuki babak akhir, demikian informasi yang masuk Jumat (13/6/25) ini.

Santrawan Totone Paparang, kuasa hukum Asiano Gemmy Kawatu (AGK) pejabat Pemprov Sulut yang ditahan Polda, mengatakan, apapun putusan hakim akan diterima. “Menang-kalah bukanlah tujuan utama, kami hanya ingin membuktikan kepada publik tindakan hukum yang sebenarnya,” ujarnya seusai sidang, Rabu (11/6/25) lalu.

Read Also

BMKG ingatkan, waspadai penurunan suhu udara pada puncak musim kemarau

16 Jul 2024

Koordinator kuasa hukum AGK itu berpendapat, GMIM sebagai korporasi/lembaga merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara dana hibah Pemprov Sulut ini.

Tindakan keliru atau salah alamat

Sebelumnya, Santrawan dan tim mempertanyakan peran Olly Dondokambey saat menjabat Gubernur Sulut. Sebagai pemutus akhir dalam proses pemberian dana hibah ini, sedikitpun Bendahara Umum DPP PDIP itu tak disentuh, apalagi ditersangkakan.

Read Also

Nepotisme tidak ada, MK: Tak terbukti intervensi presiden terhadap perubahan syarat Paslon

22 Apr 2024

Sebaliknya kata Santrawan, kliennya yang dijadikan tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, merupakan tindakan keliru atau salah alamat.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dengan predikat cum laude itu, menambahkan, AGK tidak dapat dijadikan tersangka karena bukanlah pelaku perjanjian, baik selaku pemberi atau pun penerima hibah.

Keterkaitan AGK dalam perjanjian tersebut, kata dia, hanyalah sebatas saksi, meski kapasitasnya pada waktu itu selaku penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut.

“Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Manado ini bukan perkara personal atau perorangan, tetapi lebih mengarah kepada keterlibatan yayasan atau badan hukum milik Sinode GMIM, sebagai penerima dana hibah,” beber Santrawan.

“Dari fakta – fakta persidangan, sangat jelas kalau klien kami bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan tersangka. Kami bersyukur, karena mampu membuktikan dalil pra peradilan dalam persidangan,” tambah San, panggilan akrab Santrawan, didampingi AGK dan tim kuasa hukum lainnya.

Disebutkan, dana yang diberikan Olly Dondokambey sewaktu menjabat Gubernur Sulut, ditransfer langsung ke rekening GMIM, sehingga dalam ajaran hukum pidana, keliru jika yang bertanggung jawab ialah personal, dalam hal ini AGK.

Santrawan mencontohkan perkara serupa yang digelar di PN Jakarta Pusat (JakPus), dimana korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Alasan itulah yang menguatkan keyakinan pihaknya, kalau perkara tersebut tidaklah tepat jika tersangkanya ditujukan kepada AGK.

Hanafi Saleh, SH, kuasa hukum AGK lainnya, menegaskan, kalau kliennya itu merupakan pihak yang dikorbankan. Hal itu disampaikan Hanafi, menyusul tidak adanya bukti yang menyebutkan kliennya itu terlibat dalam perjanjian hibah tersebut.

“Selama persidangan, tidak ada satu pun faktor yang secara detail dari pihak termohon maupun saksi ahlinya mampu membuktikan, seberapa jauh keterlibatan klien kami dalam tindak pidana korupsi dana hibah,” ujar Hanafi.

Sementara Zemmy Leihitu, SH, dalam tanggapannya sependapat dengan keterangan sebagaumana disampaikan Santrawan dan Hanafi, dengan mengatakan, yang wajib bertanggung jawab dalam perkara tersebut, adalah pemberi dan penerima dana hibah. (P-Deky Geruh)