PRIORITAS, 22/1/25 (Bangkok): Secara resmi, negara tetangga kita, Thailand, mengizinkan pernikahan sejenis pada Kamis, 23 Januari 2025 besok. Pernikahan tersebut tidak hanya berlaku untuk pasangan sejenis dari dalam negeri tapi juga dari negara-negara lain termasuk Indonesia.
Sebagaimana dikutip dari Bangkok Post, Rabu (22/1/25) hingga saat ini tercatat sudah ada 300 pasangan sejenis yang akan melakukan pernikahan pada esok hari. Hanya saja tidak disebutkan apakah seluruh pasangan sejenis tersebut merupakan warga negara Thailand atau ada warga negara asing (WNA).
“Pasangan asing, apa pun gender dan kewarganegaraannya, dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Thailand. Namun, kedua pasangan harus membuktikan bahwa mereka tidak sedang menikah dengan orang lain, karena bigami ilegal di Thailand, kecuali di empat provinsi selatan,” demikian ditulis Bangkok Post.
Perlindungan hukum hanya di Thailand
Namun demikian, perlu diketahui untuk pasangan warga negara asing yang ingin menikah sesama jenis di Thailand, perlindungan hukum hanya berlaku di Thailand. Ini tentu terkait jika negara asal warga asing tersebut tidak mengakui pernikahan sesama jenis, perlindungan hukum hanya berlaku di Thailand.
Terkait kegiatan pernikahan sesama jenis kelamin ini, pihak pemerintah Metropolitan Bangkok (BMA) disebutkan menyiapkan acara khusus untuk momen penting tersebut. Wakil Gubernur Bangkok, Sanon Wangsrangboon, telah mengunjungi kantor-kantor distrik untuk memeriksa kemajuan persiapan pendaftaran pernikahan.
Di samping itu, seluruh pejabat distrik telah dilatih untuk membantu pasangan memahami langkah-langkah dan prosedur yang diperlukan. Sanon Wangsrangboon bahkan mengimbau pasangan untuk mengisi formulir secara Daring guna mempercepat waktu pendaftaran.
Selanjutnya, ada anggota parlemen dari People’s Party, yakni Thanyawat Kamolwongwat dan Paramet Witthayaraksan, juga telah mengunjungi kantor distrik Bang Rak di Bangkok untuk melihat persiapan acara besar tersebut.
Undang-undang baru ini, menurut Thanyawat, akan membawa perubahan penting, termasuk penggantian istilah “suami” dan “istri” dengan “pasangan” dalam dokumen resmi.
“Ini benar-benar bersejarah. Ini menunjukkan bagaimana hak yang setara dan penerimaan sosial terhadap keragaman gender telah berkembang,” demikian Thanyawat Kamolwongwat. (P-jr)
