
Kawasan industri dan properti Lippo Cikarang. (Dok/Ist/Traveloka)PRIORITAS, 14/8/26 (Jakarta): Beragam harapan para pengusaha Indonesia jelang Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan pada Jumat (14/8/26).

Harapan itu disampaikan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), antara kain dan terutama, berharap stabilitas nilai tukar rupiah benar-benar dijaga pemerintah pada 2027. Stabilitas rupiah dinilai penting bagi dunia usaha untuk memberikan kepastian dalam menyusun perencanaan biaya, investasi, hingga ekspansi usaha.
Adapun harapan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 yang disepakati pemerintah dan DPR berada pada kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS.
Shinta W Kamdani selaku Ketua Umum Apindo mengatakan, kisaran nilai tukar tersebut dapat menjadi benchmark bagi dunia usaha dalam menyusun perencanaan bisnis. Namun, di tengah volatilitas rupiah yang terjadi sepanjang 2026, dunia usaha membutuhkan lebih dari sekadar target nilai tukar.

Disebutnya, stabilitas, prediktabilitas, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar menjadi faktor penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan bisnis jangka menengah dan panjang.
“Melihat volatilitas yang terjadi sepanjang 2026, isu stabilitas, predictability, dan kemampuan menjaga market confidence menjadi satu faktor penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan jangka menengah dan panjang,” ujar Shinta kepada Beritasatu.com, Kamis (13/8/26) kemarin.
Kombinasi faktor global dan domestik.
Dijelaskan, tekanan terhadap rupiah sepanjang tahun ini berasal dari kombinasi faktor global dan domestik.
Misalnya dari sisi eksternal, penguatan dolar AS, arah suku bunga negara maju, perubahan arus modal, serta ketidakpastian geopolitik menjadi sejumlah faktor yang sulit dikendalikan.
Lalu dari sisi domestik, tekanan nilai tukar juga berkaitan dengan arus modal keluar, risk premium, kondisi pasar keuangan, hingga kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Dampak terhadap biaya produksi berbasis impor
Nah, bagi dunia usaha, kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap biaya produksi. Pasalnya, struktur industri nasional masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bahan baku dan barang modal impor.
Kemudian Shinta menyebut, sekitar 71 persen impor nasional merupakan bahan baku dan barang penolong. Ketergantungan tersebut membuat pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi, kebutuhan modal kerja, serta menekan margin perusahaan.
“Dalam kondisi seperti ini, pelemahan rupiah langsung meningkatkan cost of goods sold, kebutuhan modal kerja, dan tekanan terhadap margin perusahaan,” jelasnya.
Shinta mengatakan, ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan kenaikan biaya tersebut juga tidak selalu besar. Hal ini karena kemampuan sejumlah sektor untuk mengganti bahan baku impor dengan pasokan domestik masih terbatas.
Terkait itu, dia menilai asumsi rupiah Rp16.800-Rp 17.500 per dolar AS akan lebih mendukung dunia usaha apabila dapat dicapai dengan volatilitas yang terkendali.
Menjaga kepercayaan investor, mendukung aliran modal
Selanjutnya Shinta menambahkan, stabilisasi rupiah tidak cukup hanya mengandalkan intervensi moneter. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung aliran modal.
Juga pemerintah dinilai perlu menjaga kepastian dan konsistensi kebijakan. Dalam jangka menengah, penguatan industri hulu domestik dan substitusi impor juga penting untuk mengurangi kerentanan dunia usaha terhadap fluktuasi nilai tukar.
“Koordinasi fiskal dan moneter harus tetap kredibel, sementara pemerintah juga perlu menjaga kepastian dan konsistensi kebijakan untuk memperkuat kepercayaan investor dan menjaga aliran modal,” demikian Shinta W Kamdani. (P-*/jr)

