Tingkat kemiskinan Indonesia turun jadi 8,07 persen, jumlah penduduk miskin juga menurun ke 22,93 juta
Ilustrasi kemiskinan: tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau setara 23,36 juta orang. Jumlah itu turun sekitar 490.000 orang dibandingkan Maret 2025.(jdih.sukoharjokab.go.id/Courtesy Kompas.com)PRIORITAS, 7/8/26 (Jakarta): Dalam publikasi terbarunya, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Angka tersebut turun 0,18 persen poin dibandingkan September 2025 dan berkurang 0,40 persen poin dibandingkan Maret 2025. Kemudian, sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi 22,93 juta orang.
Disebutkan, jumlah tersebut berkurang 430.000 orang dibandingkan September 2025 dan turun 920.000 orang dibandingkan Maret 2025.
Selain itu, BPS juga mencatat garis kemiskinan pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Nilai tersebut terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp499.886 atau 74,70 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp169.349 atau 25,30 persen.
Memunculkan pertanyaan
Kendati begitu, penurunan angka kemiskinan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kondisi tersebut benar-benar mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yakni, benarkah angka kemiskinan mencerminkan kondisi riil?
Terkait itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, sejumlah indikator ekonomi yang dirilis BPS, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 dan data kemiskinan, masih menimbulkan tanda tanya.
Disebutnya, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara data statistik dan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. “Data ekonomi kuartal II yang diumumkan BPS mengundang banyak pertanyaan, termasuk angka pertumbuhan 5,29 persen dan data-data lainnya yang terkesan counterintuitive,” kata Wijayanto, Kamis (6/8/26) lalu.
“Ada gap yang cukup lebar antara data dengan realita di lapangan,” lanjutnya.
Adapun terkait penurunan angka kemiskinan, dia menilai salah satu faktor yang berkontribusi ialah penyaluran berbagai bantuan langsung tunai (BLT) dan program perlindungan sosial yang tercatat sebagai bagian dari pengeluaran rumah tangga dalam metode perhitungan BPS.
Kemudian di sisi lain, sektor pertanian yang selama ini dikenal sebagai salah satu kantong kemiskinan juga mencatat pertumbuhan sekitar 3,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Bantuan yang tidak terlalu besar
Akan tetapi, menurut Wijayanto, garis kemiskinan yang relatif rendah, yakni hanya sekitar Rp669 ribu per kapita per bulan, membuat tambahan pendapatan yang tidak terlalu besar, termasuk dari bantuan sosial, dapat mengangkat seseorang dari kategori miskin menjadi tidak miskin secara statistik. Akibatnya, banyak masyarakat yang berada tepat di atas garis kemiskinan dan tergolong sebagai kelompok rentan miskin (vulnerable).
“Dengan garis kemiskinan yang hanya Rp669 ribu, bantuan yang tidak terlalu besar pun bisa membuat seseorang berpindah status dari miskin menjadi tidak miskin,” kata Wijayanto lagi.
“Akibatnya, cukup banyak masyarakat yang bergerombol sedikit di atas garis kemiskinan dan masuk kelompok rentan miskin,” lanjutnya.
Jumlah penduduk miskin sesungguhnya?
Selanjutnya Wijayanto memperkirakan jumlah kelompok rentan miskin tersebut mencapai sekitar 70 juta orang. Disebutnya, kondisi ini juga tercermin dari jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya dibayarkan pemerintah dan mencapai lebih dari 90 juta jiwa.
Karenanya, ia menilai kelompok tersebut pada dasarnya merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan karakteristik yang digunakan dalam pendataan BPS.
“Jumlah orang miskin diumumkan 22,9 juta orang saja, tetapi peserta BPJS Kesehatan yang dibayari pemerintah (PBI) mencapai 90 juta lebih, merekalah yang sesungguhnya masuk kelompok miskin (miskin dan rentan miskin menurut definisi dan data BPS saat ini),” ungkapnya membandingkan.
Belum menggambarkan perbaikan ekonomi sesungguhnya
Lalu Wijayanto berpendapat, demikian Kompas.com melansir, penurunan angka kemiskinan saat ini masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan fundamental kondisi ekonomi masyarakat.
“Data penurunan tingkat kemiskinan cenderung bersifat kosmetik, temporer, dan tidak berkelanjutan. Angka tersebut, belum menggambarkan perbaikan ekonomi yang sesungguhnya,” jelasnya lag.
“Sudah saatnya pemerintah lebih fokus pada kualitas pertumbuhan, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi,” ujar Wijayanto Samirin. (P-*/jr)
Pos Terkait
