Survei Puspoll: Optimisme publik terhadap pemerintahan Prabowo melemah akibat tekanan ekonomi
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad HojinPRIORITAS, 27/6/26 (Jakarta): Menjelang genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kondisi ekonomi dinilai mulai memengaruhi tingkat optimisme publik terhadap jalannya pemerintahan. Walaupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden masih relatif tinggi, kepercayaan terhadap prospek masa depan bangsa tercatat mengalami penurunan.
Temuan tersebut berasal dari Survei Nasional yang dilakukan Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) pada 18-26 Mei 2026. Survei yang dilaksanakan melalui wawancara tatap muka itu melibatkan 2.400 responden untuk mengukur pandangan masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyampaikan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih bertahan di atas angka 60 persen. Namun, dibandingkan hasil survei sebelumnya, capaian tersebut menunjukkan sedikit penurunan.
“Pertama, terkait dengan program kepuasan terkait dengan kinerja Pak Presiden sendiri, kepuasannya di angka 64,8 persen ya, atau menurun dibanding survei kita yang di bulan Agustus, awal Agustus 2025,” ucap Chamad Hojin di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/26), dikutip Beritasatu.
Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat sebesar 64,8 persen. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan hasil survei pada Agustus 2025 yang mencapai 67,7 persen.
Penurunan yang lebih tajam terlihat pada tingkat optimisme publik terhadap masa depan pemerintahan. Persentase responden yang meyakini pemerintahan saat ini mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik merosot dari 80,4 persen menjadi 53,2 persen. Di sisi lain, jumlah responden yang menyatakan tidak yakin meningkat signifikan, dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen.
Chamad menilai perubahan persepsi tersebut berkaitan dengan tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Dalam survei itu, sebanyak 41,9 persen responden menyebut tingginya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama yang mereka hadapi.
Di samping itu, sebanyak 74,1 persen responden mengaku mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, 42,1 persen responden menilai harga kebutuhan pokok saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun lalu.
“Jadi saya kira menjadi catatan bagi pemerintah ketika mengeksekusi program, pasti harus ada tahapan baik dari awal perencanaan, implementasi, dan mungkin ada pilot project. Jadi tidak harus hari itu juga dan harus masif dan massal,” tutur Chamad Hojin.
Program unggulan pemerintah
Puspoll mencatat sejumlah program unggulan pemerintah, seperti cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, dan pembangunan tiga juta rumah, mendapat apresiasi positif dari masyarakat.
Di sisi lain, pelaksanaan dua program prioritas, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), masih dinilai menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya di lapangan.
Puspoll menilai percepatan pelaksanaan program berskala nasional berisiko menimbulkan hambatan apabila tidak didukung perencanaan yang matang serta tahapan uji coba yang memadai sebelum diterapkan secara luas.
Membuktikan keberhasilan dari program strategis
Chamad mengatakan pemerintah memiliki waktu yang tidak terlalu panjang untuk membuktikan keberhasilan berbagai program strategis sebelum memasuki fase politik menuju Pemilu 2029. Ia memperkirakan dinamika politik mulai meningkat pada 2028, sehingga periode sepanjang 2027 hingga awal 2028 menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk menunjukkan hasil yang konkret.
Ia juga menyoroti polemik yang mengiringi program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program tersebut masih memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, mulai dari penerapan pelatihan bergaya semi-militer bagi calon manajer koperasi hingga belum optimalnya sosialisasi mengenai tujuan, fungsi, dan arah kebijakan program.
Melalui temuan survei tersebut, Puspoll Indonesia berharap pemerintah dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki implementasi berbagai program prioritas. Langkah tersebut dinilai penting agar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak berujung pada semakin menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. (P-Zamir)
Pos Terkait
