PRIORITAS, 11/3/25 (Jakarta): Informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Selasa (11/3/25) ini menyebutkan, Indonesia kini semakin intensif menyiapkan strategi pembangunan kilang minyak yang bisa memproduksi satu juta barel per hari. Terkait itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah melakukan perubahan rencana pembangunan kilang minyak (refinery) dengan meningkatkan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi satu juta barel per hari.
Bahlil mengungkapkan hal itu usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/25). Sebab, pembangunan kilang menjadi upaya percepatan program hilirisasi.
“Yang tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 barrel (per hari), karena kita impor sekitar satu juta barrel per hari, tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar satu juta barrel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/25) malam.
Pembangunannya hingga ke Papua
Selanjutnya Bahlil merinci pembangunan kilang berkapasitas satu juta per barel tersebut dilakukan di wilayah Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Maluku-Papua agar terjadi pemerataan.
Di samping itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas satu juta barrel per hari.
Sementara di sektor energi, pemerintah turut mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita,” ujar Bahlil.
Dorong investasi proyek hilirisasi
Secara terpisah, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menegaskan, pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah matang.
Untuk itum pemerintah juga terbuka bagi investor asing maupun dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek yang sudah siap dijalankan.
“Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Rosan.
Di samping berorientasi pada keuntungan ekonomi, proyek hilirisasi ini juga diarahkan agar selaras dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.
Dilaporkan, rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri guna mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. (P-*r/Selvijn R)
