PRIORITAS, 9/3/25 (Tel Aviv): Sebanyak ratusan juta dolar atau triliunan rupiah bantuan kemanusiaan Amerika Serikat (AS) bagi warga Palestina ternyata bocor ke militan Hamas, serta kelompok teroris al-Qaeda di Somalia.
Uang ini sebenarnya berasal dari para warga AS pembayar pajak, namun tanpa disadari disalurkan pemerintah AS ke organisasi-organisasi kemanusiaan, yang ternyata berafiliasi atau punya keterkaitan dengan kelompok teroris di Jalur Gaza.
Ketua Forum Timur Tengah, Gregg Roman, mengungkapkan dalam wawancaranya dengan Ynetnews seperti dikutip Beritaprioritas.com hari Minggu (9/3/25), terdapat sekitar 112 juta dolar atau sekitar 1,952 triliun rupiah dana bantuan bocor ke organisasi teroris di dunia seperti Hamas di Gaza dan al-Qaeda di Somalia.
“Ada uang yang masuk ke organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Hamas dan area-area yang berada di bawah kendali Hamas setelah 7 Oktober (serangan Hamas dan kelompoknya ke Israel 7 Oktober 2023 lalu),” katanya.
Menurut Roman, masalah ini melibatkan dua area utama. Ada juga data bocoran berasal dari 15 tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Obama. Setelah kesaksiannya, para anggota kongres AS mulai mendorong tindakan segera.
“USAID, bersama dengan elemen lain dari Departemen Luar Negeri dan pemerintah AS, mendanai organisasi radikal dengan lebih dari $122 juta yang diberikan kepada kelompok yang memiliki hubungan langsung dengan Al-Qaeda dan organisasi lain yang masuk dalam daftar kelompok teroris yang ditetapkan AS”, paparnya.
Sidang kongres AS minggu lalu mengungkapkan dana bantuan pemerintah AS telah diarahkan ke organisasi-organisasi yang memiliki hubungan dengan Hamas, dan kelompok teroris lain.”Sidang minggu lalu secara khusus berfokus pada bagaimana penipuan tersebut berdampak pada keamanan nasional pemerintah AS dan sekutunya, seperti Israel”, jelasnya.
Hadapi berbagai hambatan
Komite DOGE juga berhasil meningkatkan efisiensi pemerintah dan telah mengupas tuntas berbagai kasus penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan dalam pengeluaran anggaran AS.
Roman menilai temuan kebocoran atau dana salah sasaran tersebut seperti pemerintah AS mensubsidi Nazi Jerman dengan Rencana Marshall sebelum Hitler jatuh selama Perang Dunia II. “Ini tidak masuk akal dan harus segera ditangani, itulah sebabnya sidang diadakan,” tambahnya.
Gregg Roman mengakui upayanya mengungkap kebocoran ini, mengalami berbagai hambatan dan kesulitan selama bertahun-tahun untuk memperoleh informasi melalui jalur hukum. Ia menghadapi penolakan dari berbagai pemerintahan AS.
“Kami mengajukan permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi kepada pemerintah AS, tetapi dalam beberapa kasus, kami masih menghadapi penundaan, meskipun pemerintahan Trump berjanji untuk merilis informasi tersebut sesegera mungkin”, tuturnya.
Tim Gregg Roman juga telah mengajukan enam gugatan hukum terhadap pemerintah AS untuk mendapatkan data ini. “Secara bertahap, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kami berhasil mengungkapnya,” imbuhnya.
Setelah kesaksian Roman, anggota parlemen mulai mendesak tindakan segera. “Hal ini mendorong anggota cabang eksekutif dan Kongres untuk segera mengambil tindakan. Tidak hanya menghentikan pendanaan semacam ini, tetapi juga meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, mungkin melalui tindakan perdata dan bahkan dakwaan pidana,” katanya.
Ia mengungkapkan diskusi sedang berlangsung untuk menempatkan organisasi yang menerima dana tersebut pada daftar “tidak mendukung”. Ini akan ditegakkan melalui sanksi sekunder berdasarkan hukum AS.
Roman juga mencatat berbagai upaya tengah dilakukan untuk mencegah pendanaan organisasi-organisasi yang terkait dengan teror di masa mendatang. Pemerintah AS belum menanggapi secara terbuka temuan yang dipaparkan dalam sidang tersebut.(P-Jeffry W)
