Gedung DPR. (Shutterstock)
PRIORITAS, 20/8/25 (Jakarta): Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan gaji pokok anggota DPR periode 2024–2029 tak mengalami kenaikan, tetap di kisaran Rp6,5 juta–Rp7 juta per bulan.
“Gaji tidak ada yang naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp6,5 juta, hampir Rp7 juta,” ucap Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/25), dikutip dari MetroTV.
Ia menjelaskan beberapa komponen tunjangan, bukan gaji pokok, mengalami penyesuaian. Tunjangan beras naik dari sekitar Rp10 juta menjadi sekitar Rp12 juta per bulan.
Tunjangan bensin juga meningkat, kini mencapai sekitar tujuh juta rupiah tiap bulan, dari sebelumnya empat hingga 5 juta rupiah.
Dengan tambahan beberapa tunjangan, total pendapatan anggota DPR hampir mencapai Rp70 juta per bulan.
“Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir Rp69 juta-Rp70-an juta,” imbuh Adies Kadir.
Fasilitas rumah dinas kini dihapus, digantikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
“Mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp50 juta uang sewa rumah, itu uang kos dengan harga tiga juta rupiah sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka,” lanjut Adies.
Tunjangan rumah masih masuk akal
Adies menilai tunjangan perumahan itu masih masuk akal jika dibandingkan dengan harga sewa di sekitar Senayan, di mana kos sederhana saja bisa mencapai tiga juta rupiah per bulan.
Sekjen DPR, Indra Iskandar, menegaskan isu gaji anggota DPR mencapai Rp100 juta per bulan keliru. Uang Rp50 juta bukan gaji, melainkan pengganti fasilitas rumah jabatan.
Secara historis, gaji pokok anggota DPR merujuk pada PP No. 75 Tahun 2000 dan SE Setjen DPR No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, dan belum ada kenaikan gaji pokok selama lebih dari 15 tahun. (P-Zamir)
