Pemerintah kunci impor BBM swasta demi kedaulatan energi

PRIORITAS, 19/9/25 (Jakarta): Kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk swasta tahun ini sudah naik 10 persen, bahkan realisasinya menembus 110 persen dari pagu awal.

Di tengah lonjakan itu, pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kebijakan pengaturan impor BBM menjadi benteng menjaga kedaulatan energi.

Nada yang sama juga datang dari pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Ia menilai langkah pemerintah melalui ESDM dalam mengatur impor BBM badan usaha swasta sudah tepat.

“Ini bukan diskriminasi atau monopoli. Justru konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap terkendali di tingkat nasional. Dengan begitu, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” kata Trubus, seperti dikutip dari Beritasatu.com, Jumat (19/9/25).

Trubus menekankan, desakan badan usaha swasta untuk meminta tambahan kuota impor tidak berdasar. Kuota impor tahun ini sudah naik signifikan dibanding 2024. Bahkan, realisasinya melebihi 110 persen dari pagu awal.

“Kalau stok habis sebelum akhir tahun, itu harus jadi pelajaran industri untuk memperbaiki perencanaan logistik, bukan sekadar meminta tambahan impor,” ujarnya.