Novita Lumintang saat dilantik Gubernur Sulut YSK sebagai Plt. Kadis PMD Pemrpov Sulut, Senin (9/2/2026). (Pemprov Sulut)PRIORITAS, 10/2/2026 (Manado): Mantan Kepala Balitbangda Pemprov Sulawesi Utara, Novita Lumintang, resmi menempati jabatan baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemprov Sulut.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Kandouw (YSK) bersama sejumlah pejabat lainnya pada Senin (9/2/2026).
Menanggapi rotasi tersebut, keluarga besar GMNI Kota Manado menyampaikan selamat sekaligus memberikan sejumlah catatan konstruktif kepada Plt Kadis PMD yang baru.
Ketua IKA GMNI Manado, Rollyanto Mapaliey, memberikan apresiasi atas pengukuhan tersebut.
“Selamat atas pengukuhannya sebagai Kepala Dinas. Semoga kepemimpinan baru ini membawa perubahan positif, inovasi, dan keberkahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Manado (gerbong Wisma Trisakti), Matthew Liling, berharap rotasi ini memberi dampak nyata bagi penguatan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kota Manado.
“Kami DPC GMNI Manado siap memberikan masukan konstruktif maupun kritis terkait kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk Pemprov Sulut,” tegasnya.
Tantangan utama pemberdayaan masyarakat di Kota Manado
GMNI Manado menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menjadi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat:
1. Rendahnya Partisipasi Aktif Masyarakat
Keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program masih minim. Masyarakat sering hanya menjadi objek, sehingga program kurang tepat sasaran.
2. Budaya Ketergantungan
Masih kuatnya mindset “menunggu bantuan” membuat inisiatif mandiri berjalan lambat, termasuk dalam pengembangan ekonomi lokal.
3. Terbatasnya SDM dan Keterampilan
Kurangnya kapasitas teknis, pengetahuan, dan kemampuan pengorganisasian di tingkat lokal membuat banyak program tidak berjalan optimal.
4. Minimnya Akses Informasi dan Sarana Prasarana
Hambatan akses informasi dan infrastruktur pendukung yang belum merata menjadi kendala signifikan.
5. Ketidaktepatan Sasaran Program
Beberapa program pemberdayaan tidak menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga manfaatnya tidak merata.
6. Kurangnya Pendampingan Berkelanjutan
Banyak program berhenti ketika pendampingan eksternal selesai, tanpa menciptakan dampak ekonomi jangka panjang.
7. Konflik Internal dan Lemahnya Kepemimpinan Lokal
Konflik dalam komunitas serta kepemimpinan lokal yang belum solid sering menghambat jalannya proses pemberdayaan.
Dengan berbagai catatan tersebut, GMNI Manado berharap kepemimpinan Novita Lumintang di Dinas PMD mampu membawa pembaruan nyata serta memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Utara. (P-Deon Wonggo)