Ilustrasi kegiatan rapat salah satu penyebab membengkaknya pengeluaran Pemda.(Dok/menpan.go.id)PRIORITAS, 1/11/25 (Jakarta): Pemerintah daerah atau pemda menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, harus mulai melaksanakan efisiensi belanja pegawai, di tengah penurunan transfer ke daerah (TKD).
Persoalannya, belanja TKD pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 kini hanya senilai Rp 693 triliun. Turun sekitar 24,66 persen dari sebelumnya pada 2025 Rp 919,87 triliun.
Dikatakan Tito, efisiensi belanja pegawai ini sebetulnya pernah dijalankan pemda seperti saat masa Covid-19. Pada periode krisis yang membuat penerimaan asli daerah atau PAD tertekan itu, ia menyebut, Pemda bisa jalan meskipun tak banyak pegawai yang masuk ke kantor.
“Working from home, saya ingat betul, pernah 75 persen. Yang di kantor hanya 25 persen, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai,” ujar Tito dalam acara peningkatan Kapasitas, Literasi, serta Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) di Jakarta, Jumat (31/10/25) seperti dilansir dari CNBC Indonesia.
Efisiensi belanja
Dikatakan Tito, untuk mengantisipasi turunnya anggaran TKD dari pemerintah pusat ke daerah itu, yang perlu dilakukan para kepala daerah adalah mengefisiensikan belanja pegawainya, bukan dalam bentuk memangkas gaji.
“Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan,” jelasnya.
Efisiensi belanja birokrasi di Pemda saat ini, menurut Tito masih penting karena selain jumlah pegawai yang bisa diminimalkan, alokasi untuk belanja perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan dan perawatan masih terlalu banyak ketimbang belanja program untuk masyarakat.
“Untuk menyisir belanja ini, banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin isinya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan perawatan terlalu banyak,” ungkapnya.
Jumlah ASN pada tahun ini memang mengalami peningkatan dibanding periode 2024. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh pada Agustus 2025 silam.
“Pada Desember 2024, ASN kita berjumlah 4,3 juta orang. Setelah proses pengangkatan PPPK dan CPNS, terhitung per-Juli 2025 jumlah ASN telah mencapai 5,2 juta. Ini merupakan kekuatan besar dalam mengawal pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Zudan. (P-*r/am)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments