Menaker Yassierli lantik 10 pejabat, tegaskan komitmen penguatan K3 dan birokrasi berintegritas
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia Prof. Yassierli, Ph.D (Dok. Humas Kemnaker).
PRIORITAS, 16/6/2026 (Jakarta): Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi melantik 10 pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam acara yang digelar di Ruang Tridarma, Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (15/6/2026). Pelantikan tersebut mencakup jabatan fungsional, administrator, pengawas, hingga arsiparis sebagai bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan kinerja institusi.
Dalam sambutannya, Yassierli menekankan pentingnya mempercepat penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di berbagai sektor. Ia menilai penguatan budaya K3 menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kecelakaan kerja sekaligus mencegah penyakit akibat aktivitas kerja.
“Kita ingin implementasi sistem manajemen K3 dan budaya K3 hidup di Indonesia. Tandanya sederhana, berkurangnya angka kecelakaan kerja dan berkurangnya angka penyakit akibat kerja,” kata Yassierli.
Menurutnya, kehadiran Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama yang baru dilantik diharapkan mampu memperkuat pembinaan norma kerja dan norma K3 serta mendorong peningkatan kualitas pengawasan ketenagakerjaan secara nasional.
Yassierli juga meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam menjalankan tugas pengawasan serta pembinaan di lapangan.
Selain menyoroti aspek keselamatan kerja, Menaker memberikan perhatian khusus terhadap integritas aparatur. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar memegang teguh sumpah jabatan dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Pesan saya kepada semua pejabat di Kemnaker, bukan hanya yang baru dilantik, agar memegang sumpah dan janji yang menjadi pedoman untuk terus melakukan evaluasi. Saya sekali lagi, nothing to lose, tak segan-segan kalau ada indikasi, kita akan copot,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemnaker dalam memperkuat reformasi birokrasi dan mendukung agenda pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Yassierli turut mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola administrasi di seluruh unit kerja. Menurutnya, tata kelola yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penguatan predikat Zona Integritas di lingkungan Kemnaker.
Di akhir arahannya, Menaker mengajak seluruh pegawai untuk membangun budaya kerja yang positif dan produktif. Ia berharap Kemnaker dapat menjadi institusi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.
Sepuluh pejabat yang dilantik terdiri atas Dr. dr. Sudi Astono, M.S. sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama; Muhammad Fertiaz, SKM., MKKK sebagai Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung; M.A. Habibi Kadir, ST., MM sebagai Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari; Asmanidar Kuraisy, S.Si., M.Si. sebagai Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar; Husen Mauludin, S.HI., MM sebagai Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Ditjen Binalavotas; Intan Kusuma Dewi, S.Kom., MM sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Ditjen Binapenta; Wahyudi Eko Prasetiyo, SE sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ditjen PHI dan Jamsos; Raffi Wahyu Kusuma, S.ST., MM sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Kelembagaan K3 Ditjen Binwasnaker dan K3; Indri Widiyastuti sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan PPSDM Sekretariat Jenderal; serta Robiatul Adawiyah sebagai Arsiparis Ahli Muda.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah Kemnaker dalam memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
Pos Terkait
