Gubernur Jabar dukung rusun subsidi Meikarta, solusi hunian ramah lingkungan
Proyek perumahan mandiri Meikarta di Cikarang, Bekasi. (dok. Beritasatu)PRIORITAS, 24/1/2026 (Bandung): Terobosan hunian berkeadilan lahir dari Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi menyetujui rencana menjadikan kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebuah kebijakan strategis yang dinilai mampu menjawab krisis perumahan tanpa menambah tekanan terhadap lingkungan hidup..
Dedi menyebut pembangunan perumahan horizontal di wilayah rawan banjir dan berisiko ekologis tidak boleh terus dilakukan. Menurutnya, pengembangan hunian vertikal menjadi pilihan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Kawasan Meikarta yang telah terbangun dengan sejumlah menara apartemen dinilai siap dimanfaatkan. Dari lahan sekitar 20 hektare, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 94.000 hingga 100.000 unit apartemen. Dengan kapasitas rata-rata tiga orang per unit, kebijakan ini berpotensi menyelamatkan hampir 50.000 hektare lahan sawah dari alih fungsi.
Dedi menegaskan, konsep hunian vertikal bersubsidi tidak boleh berhenti di Bekasi saja. Kota-kota lain di Jawa Barat, termasuk Bandung, perlu mulai menyiapkan kawasan hunian vertikal serupa guna menjawab persoalan perumahan dan lingkungan secara berkelanjutan.
Kementerian PKP: 1.000 unit rusun subsidi
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut akan membangun 1.000 unit rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta. Proyek ini memanfaatkan lahan seluas 20 hektare dan ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PKP Maruarar Sirait, sebagaimana dilansir Kompas.com, menyatakan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan status hukum Meikarta telah clean and clear. Kasus suap perizinan yang mencuat pada 2018 telah berkekuatan hukum tetap, dan negara tidak melakukan penyitaan atas aset apartemen yang ada.
KPK mendukung optimalisasi aset Meikarta agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kementerian PKP tengah menyiapkan regulasi baru untuk menyesuaikan kebijakan rusun subsidi agar lebih realistis dengan kondisi pasar namun tetap terjangkau bagi MBR.
Pakar perumahan dari ITB, Muhammad Jehansyah Siregar, menilai Meikarta berpotensi menjadi contoh kota baru swasta yang berhasil menerapkan hunian berimbang. Ia mendorong peran BUMN seperti Perumnas atau PT PP sebagai public developer agar beban APBN dapat ditekan dan transparansi proyek terjaga.
Rusun subsidi Meikarta direncanakan memiliki dua tipe, yakni satu kamar tidur seluas 25 meter persegi dan dua kamar tidur seluas 37 meter persegi. Skema kepemilikan dan sewa juga dipertimbangkan guna memperluas akses hunian layak bagi MBR di kawasan strategis penyangga ekonomi nasional. (P-*/bwl)
Pos Terkait
