Efisiensi energi: Pemerintah wacanakan terapkan pembelajaran jarak jauh
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno. (Kemenko PMK)PRIORITAS, 24/3/2026 (Jakarta): Pemerintah mewacanakan kebijakan pembelajaran dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa mulai April 2026. Kebijakan ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk mendukung efisiensi energi, khususnya dalam mengurangi mobilitas harian yang berdampak pada penggunaan bahan bakar dan listrik.
Selain aspek penghematan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan secara lebih luas. Namun demikian, pemerintah tetap perlu memastikan kesiapan infrastruktur, akses internet, serta kualitas pembelajaran agar pelaksanaan PJJ tetap efektif dan tidak menimbulkan kesenjangan baru di kalangan siswa di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan akan disusun secara terukur berdasarkan data konsumsi energi serta tingkat mobilitas masyarakat.
“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa belum menjadi sebuah urgensi saat ini,” ujarnya dalam arahannya kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan, di Kemenko PMK sebagaimana dikutip dari laman Kemenko PMK, Selasa (24/3/2026).
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujar Menko lagi.
Menurutnya, pemerintah masih akan memastikan kebijakan penghematan energi tidak akan mengganggu proses pendidikan maupun layanan publik. Dalam penerapannya, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, terutama untuk kegiatan praktikum yang tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.
Selain itu, sejumlah aspek masih dibahas lebih lanjut, seperti distribusi program makan bergizi gratis serta dukungan pembiayaan akses internet bagi siswa. Kebijakan efisiensi energi ini juga mencakup penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi platform digital, serta pembatasan perjalanan dinas lintas instansi.
Langkah serupa juga dilakukan sejumlah negara Asia Tenggara yang terdampak pembatasan pasokan energi global, dengan mendorong sistem kerja dari rumah dan pengurangan mobilitas.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa wacana pembelajaran dari rumah ini belum menjadi keputusan final dan masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian dan lembaga. (P-*/bwl)
