PRIORITAS, 5/10/26 (Jakarta): Partai Golkar bersiap mengirimkan surat Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR kepada KPU RI.
Pasalnya, dua kader senior Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) beserta M. Sarmuji menerima amanah jabatan baru di jajaran pemerintahan eksekutif.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan kesiapan partainya merampungkan berkas administrasi PAW kedua tokoh tersebut.
Berdasarkan aturan hukum, para pejabat negara tak boleh merangkap posisi sebagai wakil rakyat di parlemen.
"Tentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh rangkap jabatan, ya, antara anggota DPR dengan jabatan-jabatan yang sekarang mereka amanah," kata Doli kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (5/10/2026).
Doli menegaskan jajaran pengurus pusat menempuh seluruh prosedur baku dalam mengawal proses PAW anggota DPR. Dalam waktu dekat, pimpinan partai segera mengirimkan surat resmi kepada KPU.
Doli memaparkan figur Subeno mengisi kursi DPR peninggalan Bamsoet melalui mekanisme resmi. Sementara itu, DPP Partai Golkar masih menggodok nama kader pengganti bagi Sarmuji.
Posisi Sarmuji sebelumnya memegang peran strategis tak hanya sebagai anggota Komisi VI DPR, melainkan juga Ketua Fraksi Golkar di Senayan.
Oleh sebab itu, penunjukan figur pengganti menunggu keputusan mutlak ketua umum bersama jajaran pimpinan DPP.
"Saya kira nanti menunggu keputusan DPP, keputusan Ketua umum. Ketetapan tersebut segera keluar," ujar Doli.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) serta Bamsoet sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Konsekuensinya, kedua kader andalan partai berlambang pohon beringin itu menanggalkan kursi parlemen demi fokus menjalankan tugas pemerintahan negara.
Partai Golkar mengawal seluruh rangkaian administratif paw dpr partai golkar secara transparan.
Melalui koordinasi intensif, surat pengajuan meluncur mulus ke meja KPU demi memenuhi ketentuan undang-undang pemilu yang berlaku.
Langkah cepat Partai Golkar ini menjamin kesinambungan representasi rakyat di senayan.
Dengan demikian, kekosongan kursi legislatif lekas teratasi tanpa mengganggu produktivitas kinerja komisi terkait di parlemen. (P-Khalied M)
