DPR minta pemulihan sekolah terdampak bencana di Sumatera diprioritaskan

Zamir Ambia
Selasa, 20 Januari 2026
2 menit membaca

PRIORITAS, 20/1/26 (Jakarta): Hetifah Sjaifudian selaku Ketua Komisi X DPR RI menilai, pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Kami mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera menindaklanjuti data kebutuhan yang ada dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan kembali gedung sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan di tiga provinsi terdampak harus menjadi prioritas,” ujar Hetifah Sjaifudian dikutip di Jakarta, Selasa (20/1/26).

Ia menyampaikan, hingga kini upaya penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut pada 25 November 2025 masih menghadapi tantangan besar, khususnya pada bidang pendidikan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar anak-anak di daerah terdampak dapat kembali berjalan dan hak mereka tetap terjamin.

Perlunya melakukan rehabilitasi

Selanjutnya Hetifah menegaskan, perlunya segera melakukan rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan, menyediakan ruang kelas sementara, serta melengkapi sarana belajar dan area bermain anak di lokasi hunian sementara. Ia menilai layanan pendidikan tidak semestinya terhenti hanya karena jarak sekolah yang jauh dari tempat pengungsian.

Berdasarkan data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Januari 2026, tercatat sebanyak 4.639 satuan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 4.440 sekolah atau sekitar 96 persen sudah kembali dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.

Di sisi lain, bencana tersebut turut memengaruhi 59.397 tenaga pendidik dan 683.259 peserta didik yang aktivitas belajarnya terganggu. Adapun tingkat kerusakan bangunan sekolah terdiri atas 1.529 sekolah dengan kerusakan sedang, 1.225 rusak berat, 1.642 rusak ringan, serta 180 sekolah yang mengalami kerusakan total.

“Dalam situasi darurat, keselamatan tentu menjadi prioritas utama. Namun hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terabaikan. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah atau kesulitan belajar karena jarak sekolah yang jauh dari hunian sementara, atau karena sekolahnya rusak,” tutur Hetifah, demikian informasi yang diterima dari Antara.

Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025