Hukum

5 bulan  lalu | Hukum NEWS
PRIORITAS, 14/4/26 (Jakarta): Direktur Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan..
5 bulan  lalu | HEADLINE NEWS Hukum Politik TOKOH
PRIORITAS , 14/4/26 (Jakarta): Putusan MK tentang syarat Capres/Cawapres, tidak ada kaitannya dengan (pencalonan) Gibran Rakabuming Raka, tetapi untuk semua..
5 bulan  lalu | DAERAH Hukum NEWS
PRIORITAS, 14/4/26 (Jakarta): Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar aktivitas produksi narkotika golongan I jenis Zenith yang..
5 bulan  lalu | Hukum
PRIORITAS, 14/4/26 (Manado) : Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi (LSM Rako) resmi mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Bank Indonesia,..
5 bulan  lalu | HUKRIM Hukum
PRIORITAS, 12/4/26 (Jakarta): Kasus Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terus berkembang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan, KPK kini juga menduga dia..
5 bulan  lalu | Hukum NEWS
PRIORITAS, 9/4/26 (Jakarta): Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek Jajaran mengamankan 14 pria tersangka penjual obat keras ilegal. Modus..
5 bulan  lalu | Hukum NEWS
PRIORITAS, 9/4/26 (Jakarta): Peneliti politik Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah pernyataannya mengenai adanya konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo..
5 bulan  lalu | Hukum NEWS
PRIORITAS, 8/4/26 (Jakarta): Pelaku industri kendaraan listrik (EV) yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik (Periklindo) mendorong pemerintah agar tetap melanjutkan..
5 bulan  lalu | Hukum HUMANIORA NEWS
PRIORITAS, 7/4/26 (Jakarta): Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengusulkan agar rokok elektronik atau vape beserta cairannya (liquid) dilarang dan dimasukkan dalam..
5 bulan  lalu | DAERAH Hukum NEWS
PRIORITAS, 7/4/26 (Jakarta): KPK memeriksa 63 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait kasus dugaan korupsi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami..
Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025