Jaga swasembada pangan, Pemprov Kepri larang impor beras di wilayah FTZ. (Pemprov Kepri)PRIORITAS, 24/12/2025 (Tanjungpinang): Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan bahwa impor beras tetap dilarang, termasuk yang masuk melalui kawasan Free Trade Zone (FTZ). Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI terkait komitmen swasembada pangan nasional.
“Yang namanya beras impor itu tetap tidak boleh,” tegas Ansar saat ditemui di Mapolda Kepri, akhir pekan lalu.
Ansar menjelaskan, pemerintah daerah bersama Forkopimda dan instansi terkait, termasuk Bulog, telah melakukan sejumlah rapat koordinasi untuk memastikan ketersediaan pangan di Kepri dalam beberapa bulan ke depan. Pasokan pangan masih terjaga meski sejumlah wilayah di Sumatera terdampak bencana, dengan suplai yang tetap datang dari Padang dan Medan.
Untuk komoditas yang mengalami keterbatasan pasokan, Pemprov Kepri menyiapkan alternatif kerja sama dengan daerah penghasil lain, seperti NTB dan Jawa Tengah, sebagaimana sebelumnya dilakukan untuk cabai, ayam beku, dan kebutuhan pangan lainnya, dengan tetap menjaga stabilitas harga.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap arus barang di kawasan FTZ, serta mendorong diskresi Bea Cukai untuk mendukung kelancaran distribusi pangan antarwilayah di Kepri tanpa melanggar ketentuan.
Ke depan, Pemprov Kepri menargetkan setiap pulau memiliki sistem pengelolaan pangan mandiri agar tidak bergantung pada satu daerah. “Stok beras masih aman, dan distribusi terus kami percepat,” ujar Ansar. (P-Jeff K)
