Mendekati Musda, Golkar Sulut memanas: DPD II jadi penentu nahkoda baru
Nahkoda Baru Golkar Sulut, THL atau MEP? (Istimewa)Pertarungan Dua Kubu: MEP atau THL
PRIORITAS, 6/2/2026 (Manado): Aroma persaingan mulai menguat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Utara. Forum tertinggi Golkar di tingkat provinsi ini dipastikan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi panggung pertarungan politik yang menentukan figur pengendali mesin beringin di Sulut.
Musda kali ini diprediksi berlangsung dinamis. Sejumlah nama mulai membangun komunikasi politik dan menggalang dukungan, terutama dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II kabupaten/kota yang memegang suara strategis.
Dalam struktur internal Golkar, DPD II merupakan “lumbung suara” sekaligus penentu utama dalam pemilihan Ketua DPD I. Tidak berlebihan jika banyak pihak menyebut mereka sebagai king maker dalam Musda. Kandidat yang mampu mengamankan dukungan mayoritas DPD II biasanya memiliki kans besar memenangkan pertarungan.
Pengamat sosial politik Jeffrey Sorongan menegaskan bahwa posisi DPD II sangat menentukan arah kepemimpinan Golkar di tingkat provinsi.
“Dalam struktur partai modern seperti Golkar, kekuatan nyata berada pada basis organisasi. DPD II adalah representasi kekuatan riil di lapangan karena mereka bersentuhan langsung dengan konstituen. Kandidat yang mampu membangun komunikasi efektif dengan DPD II memiliki peluang paling besar untuk menang,” ujarnya.
Selain DPD II, organisasi pendiri dan sayap partai seperti Kosgoro 1957, MKGR, SOKSI, AMPI, dan KPPG juga memiliki hak suara. Kombinasi dukungan dari kelompok-kelompok ini sering menjadi ruang lobi politik dan negosiasi intens menjelang Musda.
Menariknya, persaingan Musda biasanya tidak hanya terjadi saat pemilihan ketua. Justru, tarik-menarik kepentingan sering muncul sejak pembahasan tata tertib Musda, karena di sanalah ditentukan syarat pencalonan, dukungan minimal, hingga mekanisme pemilihan.
“Dinamika tatib sering kali menjadi indikator awal konfigurasi dukungan dan arah koalisi kandidat,” jelas Sorongan.
Setelah tata tertib disahkan, panitia akan membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulut. Para kandidat wajib memenuhi berbagai syarat seperti status kader aktif, kepemilikan KTA, pengalaman kepengurusan, serta menyerahkan visi-misi.
Namun, dukungan dari pemilik suara tetap menjadi syarat utama. Tanpa itu, peluang kandidat untuk melaju hampir mustahil.
Musyawarah atau voting?
Golkar pada prinsipnya mengedepankan musyawarah mufakat. Namun jika tidak tercapai, pemilihan akan dilakukan melalui voting. Voting menandai terjadinya persaingan terbuka, yang sering memicu polarisasi serta perubahan peta dukungan menjelang pemungutan suara.
Hasil Musda nantinya tetap harus disahkan oleh DPP Partai Golkar sebagai legitimasi final. DPP mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari elektabilitas, soliditas kader, hingga kesiapan menghadapi agenda politik nasional dan daerah.
Musda Golkar Sulut bukan hanya soal siapa yang duduk sebagai ketua. Forum ini menjadi momentum konsolidasi kekuatan menghadapi agenda elektoral ke depan. Figur yang terpilih nantinya akan memegang kendali penuh terhadap mesin politik Golkar Sulut.
Dengan posisi DPD II sebagai pemegang suara kunci, Musda Golkar Sulut 2026 dipastikan menjadi panggung pertarungan politik internal yang sarat strategi dan manuver.
Pertanyaannya kini: siapa yang akan keluar sebagai nahkoda baru Partai Golkar Sulut — Michaela Elsiana Paruntu (MEP) atau Tonny Hendrik Lasut (THL)? (P-Deon Wonggo)
Pos Terkait
