Menteri Pigai nilai prestasi Prabowo di PBB sulit tertandingi
Menteri HAM Natalius Pigai saat diwawancarai awak media usai rapat kerja dengan Komisi.XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (Beritaprioritas/Khalied Malvino)PRIORITAS, 2/2/26 (Jakarta): Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi pencapaian global yang jarang terjadi dan sulit disamai oleh negara lain.
Pigai menyebut capaian tersebut lahir dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan belum pernah dicatatkan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya sejak kemerdekaan.
Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/2/26).
“Saya kira itu satu prestasi dan kalau ada yang mau ini menyaingi, ya, nanti kita lihat 50 tahun lagi, apakah kita akan jadi Sekjen PBB atau tidak. Karena hari ini yang kita rayakan adalah di bawah nomor dua, di bawah Sekretaris Jenderal PBB,” kata Pigai.
Ia menegaskan kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB menandai babak baru peran Indonesia dalam diplomasi internasional. Pigai menilai pencapaian tersebut belum pernah diraih oleh kepala negara Indonesia sebelumnya.
“80 tahun Indonesia Merdeka, Republik Indonesia Merdeka begitu banyak presiden, baru Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baru pertama pecah rekor memimpin dunia,” ujarnya.
Pigai menyebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB sebagai rekor penting yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam tata kelola isu HAM global.
Sejak Januari 2026, Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa bakti satu tahun. Jabatan tersebut diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro selaku Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Swiss, menggantikan perwakilan Swiss, Jürg Lauber.
Dalam peran tersebut, Indonesia bertanggung jawab memimpin tiga sidang reguler Dewan HAM PBB sepanjang 2026, yakni pada Februari, Juni, dan September. Selain itu, Indonesia juga mengawasi mekanisme Universal Periodic Review untuk menilai catatan HAM negara-negara anggota PBB. (P-Khalied M)
