Langkah Prabowo selaras kepentingan rakyat: DPC GMNI Manado apresiasi perombakan Himbara
DPC GMNI Manado: Kredit harus berpihak pada UMKM. (Ilustrasi)PRIORITAS, 1/2/2026 (Manado): DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan perombakan total jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini dinilai sebagai koreksi penting atas praktik penyaluran kredit bank BUMN yang selama ini dianggap lebih memprioritaskan pengusaha besar dibanding pelaku usaha kecil dan UMKM.
Ketua DPC GMNI Manado, Matthew Liling, menegaskan bahwa kesenjangan penyaluran kredit tersebut sudah lama menjadi kendala di lapangan. Menurutnya, bank-bank BUMN masih lebih fokus mendukung kelompok pemodal besar, sehingga tujuan dasar BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas belum tercapai optimal.
“Ada kontradiksi utama antara mandat BUMN untuk memberdayakan rakyat, terutama UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% PDB, dengan praktik Himbara yang justru berpihak pada pengusaha besar. Kontradiksi inilah yang melahirkan perubahan melalui perombakan direksi,” ujarnya.
Matthew menjelaskan, kebijakan kredit bank BUMN tidak boleh berdiri sendiri tanpa memperhatikan struktur ekonomi nasional secara menyeluruh. Penyaluran kredit yang tidak merata, katanya, dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan menghambat pertumbuhan sektor riil.
“Perombakan direksi merupakan langkah untuk menyelaraskan kembali fungsi Himbara agar sesuai kebutuhan sistem ekonomi nasional,” tambahnya.
Ia menilai perubahan ini bukan keputusan instan, melainkan hasil akumulasi kondisi material, meningkatnya kontribusi UMKM, tekanan publik, hingga dinamika ekonomi global.
Peran Bank BUMN dalam perekonomian
Sementara itu, Tiara Piri — jebolan GMNI Manado Komisariat Swaradika Fispol Unsrat — menyebut bahwa peran Bank BUMN telah berkembang seiring perubahan cara produksi dan struktur ekonomi nasional. Menurutnya, secara historis bank milik negara dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi rakyat.
“Namun dalam praktiknya, bank BUMN ikut terpengaruh logika pasar yang lebih mengutamakan profit dan risiko rendah, sehingga kredit lebih sering mengalir kepada pengusaha besar,” ujar Tiara, yang juga aktif di dunia jurnalistik.
Ia menilai keputusan Presiden Prabowo merombak direksi Himbara merupakan respon negara terhadap ketidaksesuaian antara fungsi perbankan BUMN dan kepentingan ekonomi nasional.
“Kebijakan ini mencerminkan aspirasi masyarakat yang menginginkan keberpihakan lebih kuat kepada kelas pekerja dan pelaku usaha kecil,” ungkap mantan Pimpinan Umum Ormawa Pers FISIP Unsrat, Acta Diurna tersebut.(Deon Wonggo)
Pos Terkait
