PRIORITAS, 12/6/25 (Tomohon): Tim dari Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengunjungi Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), sekaligus meninjau pembangunan Masjid Jami Al Muhajirin. Mereka juga berdialog tentang harmonisasi sosial di masyarakat, Kamis (12/6/25).
Kunjungan itu juga dalam semangat memperkuat kerukunan antarumat beragama serta mendorong pembangunan rumah ibadah yang harmonis dan sesuai ketentuan.
Hadir dalam kunjungan ini antara lain, Dr HM Adib Abdushomad, Kepala PKUB Kemenag RI, Agus Toyib, SSos, MSi, Direktur Polpum Kemendagri, H Basri Saenong, MPd, Plh Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara, Pdt Olva Mervy Moningka, S.PAK, MTh, Kepala Kemenag Kota Tomohon, Djandin Paputungan, S.Ag, MPd, Kasubbag TU Kemenag Tomohon, Perwakilan Kesbangpol dan FKUB Provinsi Sulut maupun Kota Tomohon, Tokoh-tokoh agama, masyarakat, serta para jamaah Masjid Al Muhajirin.
Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Para jamaah diberikan ruang menyampaikan aspirasi, kendala, dan harapan terkait proses pembangunan masjid. Para pejabat yang hadir pun merespons secara positif dengan menawarkan dukungan konkret dari sisi regulasi dan fasilitasi, guna memastikan pembangunan rumah ibadah berjalan sesuai ketentuan.
Pendekatan dialogis dan kolaboratif
Kepala PKUB Kemenag RI, Dr HM. Adib Abdushomad, dalam sambutannya menyampaikan, pendekatan dialogis dan kolaboratif meerupakan kunci menjaga keharmonisan sosial.
“Kerukunan umat beragama bukan sekadar slogan, tetapi harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. Kehadiran kita di sini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga harmoni dan mewujudkan kehidupan beragama yang damai dan saling menghargai,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Kemenag Kota Tomohon, Pdt Olva Mervy Moningka, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian semua pihak terhadap proses pembangunan Masjid Jami Al Muhajirin.
“Kemenag Tomohon akan terus aktif sebagai fasilitator, mendampingi proses administrasi hingga keluarnya rekomendasi resmi, agar pendirian rumah ibadah berjalan sah dan tertib administrasi,” ungkapnya.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen lintas kementerian dan instansi untuk memperkuat kehidupan beragama yang rukun, damai, dan saling menghargai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (P-Deky Geruh)
