PRIORITAS, 1/5/25 (Minahasa Utara): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2024 dan penyampaian laporan hasil reses serta pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2025.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua Vonny Adel Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua Edwien Nelwan dan Cyntia Erkles, diikuti 21 anggota DPRD lainnya, Rabu (30/5/25) dan dirilis Beritaprioritas.com pada Kamis (1/5/25).
Bupati Joune Ganda, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tetap mempertahankan progresivitas dan eksistensi dalam tugas tanggung jawab dengan semangat akselerasi. “Termasuk persetujuan terhadap semua ranperda menjadi perda di tahun 2024,” ujar Bupati yang didampingi Wakil Bupati Kevin William Lotulung.
“Penyampaian rekomendasi DPRD seyogyanya merupakan perwujudan check and balance yang saling melengkapi dan bersinergi. Rekomendasi ini secara umum, memberikan arahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel,” tuturnya.
“Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran 2024 ini, akan dipelajari dan itu akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran tahun berjalan dan berikutnya, serta dalam penyusunan kebijakan strategis Kepala Daerah maupun Perda dan Perbup,” urai Bupati Joune Ganda dalam rapat paripurna tersebut.
Disebutkan, beberapa rekomendasi DPRD, soal rasionalisasi karyawan yang ada di Perusahaan Umum Daerah Klabat dan soal pengelolaan angkutan sampah. Untuk PDAM, selain merekomendasikan adanya penyertaan modal, juga meminta Bupati agar mengevaluasi kinerja jajaran karyawan.
Demikian juga soal rekomendasi untuk OPD terkait, terhadap maraknya pencurian di sejumlah perkantoran Pemkab Minut. Di OPD Badan Keuangan, pada bagian Aset supaya segera menyelesaikan persoalan lahan Pemkab dan aset bergerak dan tidak bergerak lainnya yang dapat disalahgunakan oleh orang lain.
Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD yang berlangsung terbuka untuk umum, ada juga OPD yang tidak disampaikan terdapat catatan rekomendasi dan bahkan hasil terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban di rapat Pansus yang digelar sebelumnya. (P-Rudy Prantjis)
