PRIORITAS, 1/3/25 (Tangerang, Banten): Pasca gonjang-ganjing kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang beberapa hari belakangan heboh, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan review total terhadap PT Pertamina (Persero). Kasus tersebut mencuat ke permukaan dengan sebutan “Pertamax Oplosan”.
Berbicara kepada pers di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/25), Ercik menyampaikan, di Pertamina sendiri tentu pihaknya akan melakukan review (tinjauan) total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya. Menteri BUMN berada di Bandara Soetta hari ini dalam rangka pengecekan fasilitas pada Terminal 2F untuk layanan jamaah umrah dan haji.
“Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi,” ujar Erick.
Menurut Erick, ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina. “Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini,” ucapnya.
“Kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi,” sambungnya.
Kementerian BUMN, kata Erick lagiu, selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi. Hal ini disampaikan Erick sebagai respons atas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.
Pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.
Dikatakan Erick, hal tersebut telah dilakukan sejak lama, contohnya pada kasus korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (P-ht)
