Kepala BPOM, Taruna Ikrar.(Antara)PRIORITAS, 18/8/26 (Jakarta): Sekitar 4.000 pegaw dibutuhkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mendukung program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kami Badan POM dengan keterbatasan yang kita miliki yang jumlah pegawainya 6.431 orang, yang pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan sebetulnya kita butuhkan 10.710 orang. Jadi baru sekitar 60 persen ketercukupan,” ungkap Kepala BPOM, Taruna Ikrar di Jakarta, Selasa (18/8/26).
Dikatakannya, berbagai tanggung jawab BPOM mencakup 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 83.000 KDMP yang perlu didukung. Selain itu pihaknya mendapat penugasan untuk membantu 4,3 juta UMKM.
Tak hanya itu Taruna menyoroti tantangan pengawasan obat dan makanan. Kini batas-batas antarnegara seakan tidak ada, kata dia, sehingga kejadian di suatu negara berdampak ke negara lain dan negara tetangga.
“Untuk tahun lalu saja kami mengidentifikasi 1,3 juta tautan yang menyangkut ketidaksesuaian aturan, artinya terdapat pelanggaran yang sifatnya online. Jadi mayoritas pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat dan makanan, termasuk kosmetik, suplemen, dan seterusnya itu pada umumnya sekarang dijual secara online. Dan itu tidak berdasarkan dari negara mana,” jelasnya.
Apalagi BPOM juga sebagai salah satu Otoritas Terdaftar WHO (WHO-Listed Authority). Kini pihaknya ditugaskan untuk memastikan rempah-rempah yang dikirim ke Amerika Serikat bersertifikat dari BPOM.
Guna menghadapi itu semua, kata Taruna, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pencegahan dan penindakan.
Selanjutnya ia menjelaskan sebagai manusia, pasti ada mimpi-mimpi yang mau dicapai. Dari yang awalnya menjalankan jabatan fungsional saja, kemudian berambisi menjadi pemimpin.
“Jika didasarkan pada sistem penilaian yang objektif, maka sebagai manusia, sebagai pemimpin, tentu ada aspek-aspek subjektif kepentingan yang akan melibatkan kita sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis SDM dengan berbasis penggunaan AI, artinya objektivitas semakin ditingkatkan,” ujarnya.(P-am)
