Jamu Delegasi Uni Eropa, Gubernur Yulius paparkan potensi Ekonomi Biru Sulut
PRIORITAS, 18/7/26 (Manado) : Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus menggelar jamuan makan malam strategis bersama delegasi diplomatik Uni Eropa serta perwakilan KFW Development Bank dan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, untuk memperkuat komitmen kolaborasi global dalam agenda pembangunan ekonomi biru berkelanjutan serta konservasi laut.
Bertempat di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, kegiatan ini diikuti Duta Besar Uni Eropa, Denis Chaibi, dan Elena Boggio Chaibi, Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Frank Felix dan istri Cigdem Bagci Felix, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Sten Frimodt Nielsen, disertai nyonya Pamela Alberta Mondino.
Sebagian delegasi
Juga Duta Besar Lithuania untuk Indonesia, Darius Gaidys, Duta Besar Republik Czech untuk Indonesia, Petr Kopriva, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, Duta Besar Austria untuk Indonesia, Alexander Rieger, Deputy Head of Mission Kedutaan Finlandia, Teemu Laakkonen, Deputy Head of Mission, Embassy of Portugal, Luis Filipe da Cunha, Head of Cooperation, EU Delegation to Indonesia, Jerome Pons Country Director KfW Development Bank Indonesia, Burkhard Hinz, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kehutanan RI, Country Director WCS Indonesia Program, Noviar Andayani.
Di hadapan delegasi Uni Eropa, Gubernur Yulius memaparkan profil singkat Sulawesi Utara. “Wilayah kami sangat strategis karena 73% perairan. Laut bagi kami bukanlah pemisah, melainkan urat nadi kehidupan dan masa depan,” tutur Yulius .
Atas dasar itu, lanjut Yulius, visi pembangunan Sulut selaras dengan kebijakan Ekonomi Biru nasional. Saat ini, Sulawesi Utara telah menetapkan Kawasan Konservasi Perairan seluas 239.373,79 hektar demi menjaga kelestarian terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut.
Komitmen konservasi ini, kata Yulius, berjalan beriringan dengan pemanfaatan ramah lingkungan.Pemprov Sulut, lanjutnya, merasa bangga karena nelayan, mayoritas menggunakan alat tangkap tradisional seperti HUTATE (hand line, pull and line, long line), yang menghasilkan tangkapan berkualitas tinggi, seperti ikan tuna, cakalang, dan skipjack, sekaligus menjaga ekologi laut tetap seimbang.
Sektor perikanan, imbuhnya lagi, berkontribusi nyata pada ekspor perikanan kami yang mencapai 140 juta USD dengan Nilai Tukar Nelayan yang sangat baik di angka 112 pada tahun 2025.
“Kami menyadari bahwa upaya besar ini tidak dapat dilakukan sendiri. Kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan mitra pembangunan seperti WCS, melalui dukungan pendanaan dari Uni Eropa dan KfW sejak tahun 2020, telah terbukti nyata dampaknya di lapangan.,” papar Yulius, dikutip mediarealita.com, Jumat (17/7/2026).
Program ini, kata gubernur, berhasil memberdayakan 29 desa dan melatih 37 kelompok masyarakat pesisir untuk mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan, juga memperkuat sektor ekowisata lokal, salah satunya terbukti dari keberhasilan Desa Budo yang meraih penghargaan desa wisata terbaik nasional.
Di samping itu, kata dia, kapasitas Sulawesi Utara kian diperkuat dengan keberadaan Sekretariat Regional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) di Manado yang menjadi pusat kolaborasi perlindungan terumbu karang regional.
Acara makam malam ini setidaknya menghasilkan sejumlah poin penting dalam rangka kemajuan pembangunan di daerah.
1. Dorongan Sektor Ekonomi Biru (Blue Economy) Optimalisasi Maritim:
Gubernur Yulius menekankan Sulawesi Utara memiliki potensi laut yang sangat melimpah.
Kemitraan dengan Uni Eropa diarahkan untuk mengelola sumber daya pesisir tanpa merusak ekosistem.
Keberlanjutan Lingkungan, Investasi dan bantuan teknis dari lembaga internasional diprioritaskan pada program-program ekologi laut yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan lokal.
2. Penguatan Konservasi dan Pemberdayaan Pesisir
Gubernur Yulius mengapresiasi kontribusi WCS Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir konsisten mendampingi pemerintah daerah dalam menjaga keanekaragaman hayati bawah laut.
Rencana kerja sama ke depan akan lebih banyak menyentuh edukasi dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
3. Sinergi Investasi Hijau bersama KFW BankPendanaan Berkelanjutan:
Kehadiran perwakilan bank pembangunan Jerman (KFW Development Bank) membuka ruang bagi Pemprov Sulut untuk mengakses pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan demi mempercepat target net zero emission daerah.
4. Kebijakan Satu Komando untuk Sektor Pariwisata dan Kelautan
Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata, dan Lingkungan Hidup) diinstruksikan bergerak cepat menindaklanjuti poin-poin kesepakatan dari jamuan tersebut.
Pemprov Sulut menjamin transparansi serta kemudahan koordinasi birokrasi bagi para investor dan mitra internasional yang ingin membangun daerah.(P/dg)
Pos Terkait
