Kasus Zero Dose di Bandung jadi sorotan, Kemenkes dorong kolaborasi lawan hoaks vaksin
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D dan Wali Kota Bandung Bapak H. Muhammad Farhan, S.E. (Beritaprioritas.com).
PRIORITAS, 12/5/2026 (Bandung): Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat langkah percepatan imunisasi anak untuk menekan angka zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan kunjungan lapangan tematik dan media briefing “Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung Tahun 2026” di Ruang Multimedia UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman, Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait cakupan imunisasi anak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat sekitar 2,3 juta anak di Indonesia yang masuk kategori zero dose pada 2025.
Menurut Dante, rendahnya cakupan imunisasi dapat memicu kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular seperti campak, polio, dan difteri. Ia menilai salah satu penyebab munculnya zero dose adalah maraknya gerakan antivaksin dan penyebaran misinformasi di masyarakat.
“Misinformasi bisa membunuh, hoaks bisa membunuh. Karena itu isu imunisasi harus terus digaungkan,” ujar Dante.
Ia menjelaskan, cakupan imunisasi nasional saat ini berada di kisaran 80 persen. Namun angka tersebut dinilai belum cukup untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok yang ideal, yang membutuhkan cakupan minimal 90 persen.
Dante juga menegaskan berbagai isu yang mengaitkan vaksin dengan autisme maupun persoalan agama tidak terbukti secara ilmiah. Ia menyebut vaksin campak yang sempat dipersoalkan telah melalui proses pemurnian dan mendapat penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Imunisasi halal dan baik bagi masyarakat. Kalau zero dose tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi masalah kesehatan di masa depan,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Kota Bandung menghadapi tantangan kesehatan lingkungan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut membuat upaya imunisasi dan pelayanan kesehatan dasar harus diperkuat hingga tingkat kewilayahan.
Ia mengungkapkan salah satu tantangan terbesar adalah adanya penolakan vaksin dari sebagian orang tua akibat pengaruh gerakan antivaksin dan perbedaan pemahaman di masyarakat.
“Kita harus menghentikan perdebatan dan memastikan anak-anak di Kota Bandung tidak kehilangan masa depan karena tidak mendapatkan akses imunisasi dasar,” ujar Farhan.
Farhan menambahkan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan zero dose, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, akademisi, tokoh masyarakat hingga tokoh agama.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kesehatan juga menyoroti keberhasilan Jawa Barat menurunkan jumlah anak zero dose. Dari sekitar 120 ribu kasus pada 2024, jumlahnya turun menjadi sekitar 67 ribu pada 2025.
Pemerintah menargetkan Kota Bandung dapat menjadi model nasional dalam percepatan penanganan zero dose melalui penguatan Posyandu, Puskesmas, edukasi masyarakat, dan pendekatan berbasis komunitas. (P-Gio R)
