PRIORITAS, 25/10/24 (Jakarta): Para pengemplang pajak tidak bisa berleha-leha lagi mengindari diri dari pengejaran aparat pemerintah.
Sebab, Pemerintahan Prabowo Subianto bakal mengejar kebocoran uang pemerintah dari beberapa sektor, di antaranya pengusaha sawit yang nakal tidak membayar pajak, kredit karbon hingga kebocoran anggaran lainnya.
Sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, juga adik Prabowo, menyebut nilai yang bisa dikejar mencapai Rp660 triliun.
“Kita ada program dapet uang dari pengusaha nakal, ada carbon credit, kebocoran-kebocoran dunia maya dan sebagainya akan kita tutupi, termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik akan kita tutup, itu kita hitung bisa dapat tambahan 2-3 persen GDP. Satu persen GDP sama dengan Rp2.200 triliun, GDP kita Rp22.000 triliun, dua persen itu Rp440 triliun, tiga persen itu Rp660 triliun. Dengan beberapa langkah bisa dapat dua persen dan saya yakin 3-4 persen di tahun depan 2025, dengan itu bisa pump in stimulus ekonomi kita untuk growth,” kata Hashim di Menara Kadin, dikutip Jumat (25/10/24).
Pengusaha sawit nakal
Dikatakan, salah satu sumber dana itu berasal dari pengusaha kelapa sawit yang nakal. Yakni membuka perkebunan sawit ilegal sehingga pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.
“Ada kabar baik sumber dana luar biasa kemarin saya dengar Jaksa Agung siap, Jaksa Agung Muda siap menindak pengusaha nakal, ada 300 lebih, beberapa ngga punya NPWP ada 25, 15 ga punya rekening bank di Indonesia. Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun depan bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” kata Hashim, seperti dikutip CNBCIndonesia.
Disebutkan pula, sumber dana dari karbon kredit menurut assesment Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nilainya dari hutan bisa mencapai 577 juta ton. Ia akan menawarkan ke negara seperti Arab Saudi dan negara Timur Tengah lain sebagai penghasil emisi dengan nilai minimal 10 USD per ton.
“Berarti itu US$5,8 miliar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, maaf, keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN, itu tidak dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp90 triliun kurang lebih dana baru,” kata Hashim.
Ia optimistis, dengan beberapa sumber pendapatan itu, pemerintah bisa mendapatkan banyak sumber dana untuk mewujudkan banyak program unggulan seperti makan siang bergizi gratis dan lainnya.
“Berarti apa, kita dari pengusaha nakal Rp190-Rp300 triliun, yang karbon kita bisa dapat Rp190 triliun, (minimal) itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru,” ujar Hashim Djojohadikusumo. (P-jr) — foto ilustrasi istimewa
