PRIORITAS, 2/2/25 (Manokwari): Serapan anggaran Provinsi Papua Barat selang Januari-Desember 2024, berada pada posisi 96,06 persen yakni Rp17,38 triliun dari total anggaran Rp18,10 triliun. Demikian yang tercatat pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan.
Menurut Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Sabtu (1/2/25), Belanja Negara yang terserap terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp6,07 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp11,31 triliun.
“Sampai 31 Desember 2024, belanja pemerintah pusat terealisasi 91,78 persen (pagu Rp6,61 triliun), dan TKD 98,48 persen (pagu Rp11,49 triliun),” ungkap Purwadhi.
Dijelaskannya belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai Rp1,69 triliun, belanja barang Rp2,88 triliun, belanja modal Rp1,47 triliun, belanja lainnya Rp14,86 miliar, dan bantuan sosial Rp35 juta.
Kinerja belanja pegawai mencapai 99,80 persen, diikuti belanja modal 93,91 persen, belanja barang 86,90 persen, belanja bantuan sosial 66,56 persen, dan belanja lainnya 60,25 persen.
“Belanja pegawai dan belanja modal cukup bagus. Belanja barang perlu diakselerasi periode berikut, tapi di sisi lain ada kebijakan penghematan anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, penyaluran TDK Papua Barat 2024 terdiri atas komponen Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,32 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4,25 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp769,13 miliar.
Kemudian, DAK non fisik terealisasi Rp501,94 miliar, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp1,75 triliun, Dana Desa Rp701,32 miliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp14,41 miliar.
“Dana Otsus, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal tersalur 100 persen, kalau lainnya berada di kisaran 90 persen lebih,” kunci Purwadhi, seperti dilansir dari Anatra.(P-Armin M)
